Fatayat NU Depok Ngaji Soal Zakat

Depok, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selama bulan Ramadhan, buka bersama (Bukber) menjadi kegiatan andalan berbagai badan otonom di internal Nahdlatul Ulama. Selain sebagai ajang berorganisasi dan merealisasikan program kerja, acara tersebut juga menjadi wahana mempererat tali silaturrahim antarpengurus dan anggota.

Dalam rilis yang diterima Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Cabang Fatayat NU Kota Depok menggelar Bukber yang dikemas dalam pengajian Kitab Fathul Qarib. Kegiatan tersebut dihelat di kantor sekretariat Fatayat NU Depok Jalan Jati, Sawangan Baru, Kota Depok, Jumat (26/6) sore.

Fatayat NU Depok Ngaji Soal Zakat (Sumber Gambar : Nu Online)

Fatayat NU Depok Ngaji Soal Zakat

Pengajian kitab Fathul Qorib yang membahas tentang bab zakat, dipimpin oleh Pengasuh Pesantren As-Saadah Rawa Indah, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok KH Abdul Mujib. “Tema ini saya rasa penting sebab, sesuai konteks pada era kekinian,” ujar Kiai Mujib.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wakil Rais Syuriah PCNU Depok ini menjelaskan berbagai macam definisi zakat, bentuk zakat, siapa saja yang berhak menerima (mustahiq) zakat, besarnya zakat yg harus dikeluarkan, serta tata cara penyaluran zakat yang benar. Jamaah Fatayat tampak antusias mendengarkan paparan sang kiai.

Menurut Kiai Mujib, di masyarakat sering terjadi salah kaprah tentang definisi amil zakat. Yang terjadi siapapun panitia zakat di masjid, di yayasan, di sekolah juga di mana saja masuk kategori amil. “Padahal, amil sebenarnya pekerja yang memang di-SK-kan resmi oleh pemerintah sebagai badan zakat seperti Baznas, LAZISNU, Dompet Dhuafa,” tandasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hadir dalam acara, perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC) Fatayat yang tersebar di beberapa kecamatan di Depok. Antara lain, PAC Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung Jaya, Sawangan, Cinere, dan Sukmajaya. Para Pengurus Ranting Kelurahan Sawangan Baru dan warga setempat turut serta dalam pengajian yang diasuh Kiai Mujib.

Menurut ketua panitia Bukber Ade Rina Farida, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan Fatayat Depok. “Tetap dilaksanakannya acara ini bertujuan agar silaturrahim antarpengurus dan anggota semakin terjalin erat,” kata Rina.

Rina menambahkan, usai pengajian dan pembacaan doa, pengurus cabang memberikan buah tangan berupa sembako kepada seluruh yang hadir. “Acara tersebut diakhiri dengan pemberian souvenir dari pengurus berupa sembako untuk para anggota,” ujar Sekretaris PC Fatayat NU Depok ini.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Depok Hj Yuminah Rahmatullah mengatakan, agenda tahunan ini patut dilestarikan. Ia menilai, kegiatan ini sangat positif. Ia? berharap acara Bukber dapat berlanjut tiap tahun. “Ke depan, acara semacam ini patut terus dipupuk. Sebab, ini momen silaturrahim sekaligus konsolidasi pengurus dalam merealisasikan program kerja kita,” pungkas Yumi. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah, Syariah, Makam Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jelang Natal, GP Ansor NTT Datangi Kapolda

Kupang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor dan sejumlah pengurus Barisan Ansor Serbaguna (Banser) sowan ke Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (11/12/13). Kedatangan mereka adalah dalam rangka konsolidasi partisipasi damai Natal di walayah NTT.

Jelang Natal, GP Ansor NTT Datangi Kapolda (Sumber Gambar : Nu Online)

Jelang Natal, GP Ansor NTT Datangi Kapolda

Silaturahmi dilakukan di Markas Polda NTT Kota Kupang, NTT. Rombongan pengurus PW GP GP Ansor dan Banser diterima Kapolda NTT Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana dan jajarannya. Yoga mengaku menyambut baik inisiasi para pemuda yang ingin menjalin persatuan dan kesatuan di lintas agama.

"Secara pribadi saya senang respon GP ansor mempunyai niat sama-sama menjaga situasi Natal dan tahun baru di wilayah NTT," jelasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dijelaskan Untung, perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Membenci perbedaan berarti tidak mengenali Tuhannya.? Kehadiran manusia didunia karena adanya perbedaan. Dia yakin GP Ansor NTT mampu menghayati ini dengan baik.

Menurut Yoga, terkait perayaan Natal dan tahun baru 2013, kepolisian daerah? NTT berusaha keras menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh pelosok selama aktivitas berlangsung. "Kita saling koordinasi, di mana ada polisi harus ada (pula) perwakilan Banser di setiap gareja di Kota Kupang," ujarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Yoga berharap, GP Ansor dan Banser terlibat bukan saja di pengamanan gareja tetapi juga mengamankan situasi lalulintas dan berpatroli bersama Polisi. Dia mengingatkan, generasi muda perlu waspada dengan berbagai provokasi berbau adu domba melalui jaringan teknologi sekarang ini, seperti baik SMS, BBM, dan Twiter.

Karo OPS Polda NTT Kombes Pol Marffin Efendi saat dialog mendampingi Kapolda mengatakan, selama pengamanan berlangsung di lapangan patut bagi seluruh yang terlibat dalam kegiatan pengamanan untuk selalu? koordinasi.

Ketua PW GP Ansor NTT Abdul Muis Aps mengungkapkan terima kasih kepada Polda NTT yang bersedia kerja sama dengan pihaknya untuk bergotong-royong mengamankan secara damai perayaan Natal.

“Sinergi tetap kita bangun di NTT, demi menyatukan keberagaman guna membangun NTT ke depan. GP Ansor tetap semangat dan menyapakati akan menjadi garda terdepan kerukunan umat beragama. Ini bagian dari lokomotif bersama membangun NTT tercinta,” katanya. (Ajhar Jowe/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jadwal Kajian, Kajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Para Pelaku Sejarah Bicara Khittah NU 1926

Situbondo, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Memori tentang keberhasilan Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang mengukuhkan? kembalinya NU ke Khittah 1926 dan penerimaan asas tunggal Pancasila, kembali dikuak. Melalui halaqah nasional yang bertema “Dinamika Pemikiran Munas Alim Ulama dan Muktamar NU ke-27”, sejumlah tokoh sekaligus pelaku sejarah, memberikan kesaksian, Rabu (12/6).

Para Pelaku Sejarah Bicara Khittah NU 1926 (Sumber Gambar : Nu Online)

Para Pelaku Sejarah Bicara Khittah NU 1926

Mereka adalah KH Muchit Muzadi sebagai asisten KH Ahmad Shiddiq, KH Hasyim Muzadi selaku panitia lokal; H Ahmad Thohir, dokter pribadi? KH As’ad Syamsul Arifin; Muhamad Baharun, wartawan majalah Tempo yang diberi akses KH As’ad untuk meliput secara bebas jalannya Muktamar, dan Slamet Efendi Yusuf, Ketua Umum GP Ansor saat itu.

Mereka memberikan testimoni betapa bersejarahnya? muktamar itu. “Kita di sini ingin menyampaikan fakta sejarah, bukan tafsir sejarah. Kita kagum dengan dengan pemikiran para kiai sepuh itu. Meski mereka hidup sederhana namun bisa merubah pemahaman umat Islam tentang agama dan negara,” jelas Slamet Efendi Yusuf.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sedangkan KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa saat ini terjadi pemahaman yang kacau? antara khittah dan politik, sehingga perlu penjelasan dari saksi hidup pelaku sejarah kembalinya NU ke Khittah 1926. “Politik memang tidak bisa dihilangkan dari negara, tapi bagaimana agar penerapan politik itu baik, sehingga tidak mengacaukan arti khittah dan politk itu sendiri,” ucapnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Halaqah itu sendiri dihelat di aula pesanten putra, kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka pengaush pesantren, KH Ahmad Azaim Ibrahimy itu merupakan rangkaian? acara Pra-Munas dan Konbes NU yang digelar Agustus mendatang, sekaligus memperingati? 1 abad usia pesantren tersebut. (Aryudi A Razaq/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah, Humor Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PMII Padang: Demokrasi Harus Berakar Budaya dan Agama

Padang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya sistem demokrasi yang berakar dari agama dan budaya Indonesia sendiri. Demokrasi yang dirumuskan para pendiri Negara Republik Indonesia tahun 1945 silam adalah permusyawaratan perwakilan, bukan demokrasi pemilihan langsung yang salah satu penyebab bobroknya proses kepemimpinan nasional.

PMII Padang: Demokrasi Harus Berakar Budaya dan Agama (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII Padang: Demokrasi Harus Berakar Budaya dan Agama

Hal itu terungkap pada Diskusi Publik yang diselenggarakan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Padang, Sabtu (24/5/2014) di hotel Daima, Padang seperti dilansir oleh sitinjaunews.com. 

Tampil sebagai narasumber A’wan PBNU Buya Tuanku Bagindo Muhammad Leter, Wakil Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MII) Jel Fathullah Al Anshori, Lc dan Wakil Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat Rahmat Tunku Sulaiman.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Diskusi Publik dibuka Ketua PKC PMII Minangkabau Habibullah, dihadiri Ketua PC PMII Padang Hasbullah Alqomar, Mabincab PMII Padang Firdaus. Diskusi Publik diikuti 100-an peserta berasal dari utusan organisasi kemahasiswaan diberbagai perguruan tinggi, OKP dan kader PMII Kota Padang.

Menurut M. Letter, sejak era reformasi demokrasi yang ditiru dan diterapkan di Indonesia demokrasi barat, liberal dan bebas. Seperti demokrasi tanpa batas. Bayangkan, Amerika Serikat saja, yang negaranya besar dan sudah maju hanya memiliki 2 partai. Tapi Indonesia memiliki 12 partai.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Sistem demokrasi sekarang yang diterap di Indonesia, dimana harga dan nilai seorang profesor dengan orang maling sama saja. Artinya, jika ada 10 orang yang akan memilih, ada 7 orang diantaranya maling, maka pemimpin yang dihasilkan adalah maling. Karena suara terbanyak itu pasti akan memilih orang maling. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak pemimpin dan pejabat maling uang rakyat,” kata M. Letter yang juga Ketua Mubalig Sumbar ini.

Sistem demokrasi yang kini berkembang dengan pemilihan langsung juga mendorong biaya tinggi. Sehingga pemimpin yang terpilih cenderung “maling” untuk mengembalikan cost yang sudah dihabiskan dalam proses pemenangan pemilu, katanya.

Solusinya, kata M.Leter, harus dikembalikan pada demokrasi perwakilan. Dalam Islam demokrasi yang dikembangkan adalah permusyawaratan/perwakilan. “Sekarang yang terjadi bukan lagi era reformasi, melainkan era repot sekali,” kata M. Leter sambil guyonan disambut tawa hadirin.

Budaya sebagai salah akar budaya politik demokrasi di Indonesia kini sudah rusak. Mereka yang tampil wah, punya uang yang dibagi-bagikan ke masyarakat, dianggap pemimpin pilihan rakyat. Padahal tampilannya di publik hanya pencitraan, uang dibagi-bagikan, sekalipun hasil maling. Masyarakat tidak peduli apakah bermoral atau tidak, jika sudah membagi-bagikan “sesuatu” dianggap sudah layak jadi pilihan sebagai pemimpin, kata M.Leter.

Ketua PC PMII Padang Hasbullah Alqomar menyebutkan, diskusi publik ini diselenggarakan menyambut peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1435 H. Sekaligus menyongsong pelaksanaan pemilihan presiden langsung pada Juli 2014 mendatang. 

“Kader PMII harus banyak kajian Islam dan Demokrasi Pancasila sebagai bagian dari kehidupan bernegara dan berbangsa,” kata Alqomar menambahkan.

Wakil Amir MMI Jel Fathullah menambahkan, tingginya tingkat golput (golongan putih) yang tidak menggunakan hak suaranya pada berbagai pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia membuktikan bahwa semakin tidak percayanya masyarakat terhadap sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. 

“Untuk itu, sudah saatnya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam harus dikembangkan. Tidak perlu takut dengan demokrasi Islam bagi non-Muslim, karena terbukti mereka yang hidup di negara yang menjalankan hukum Islam tidak pernah terzalimi. Tapi justru merasa nyaman dengan adanya ketentuan Islam di negaranya,” kata Jel.

Rahmat Tuanku Sulaiman mengakui, sistem pemilihan langsung belum tentu sesuai dengan negara-negara berkembangan. Boleh jadi di negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa, sistem pemilihan langsung cocok. “Hal itu disebabkan kesiapan mental, budaya dan tingkat pendidikan masyarakat sudah baik. Berbeda  negara berkembang masyarakatnya masih banyak miskin, tingkat pendidik rendah dan budaya politik yang belum mendukung,” kata Rahmat mantan Ketua PCNU Padangpariaman, Sumatera Barat ini. (Bagindo Armaidi/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pendidikan, Ubudiyah, Doa Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pergunu Jabar Rombak Struktur Kepengurusan

Bandung, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat mengubah struktur kepengurusannya menyusul hasil rapat evaluasi yang digelar di kantor PWNU Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/4).

“Dalam sebuah organisasi yang dinamis, restrukturisasi kepengurusan adalah hal wajar, apalagi mempertimbangkan efektifitas dan untuk peningkatan kinerja organisasi, sebagai bagian evaluasi organisasi, hal ini dibenarkan ” tutur Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Pergunu H Aksan Usthadi yang juga hadir dalam rapat.

Pergunu Jabar Rombak Struktur Kepengurusan (Sumber Gambar : Nu Online)

Pergunu Jabar Rombak Struktur Kepengurusan

Rapat evaluasi dihadiri pula Wakil Ketua PWNU Jawa Barat KH Wahyu Wibisana dan segenap pengurus harian PW Pergunu Jawa Barat.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut Aksan, rapat evaluasi organisasi merupakan hal yang dibenarkan dalam PD/PRT Pergunu dalam rangka peningkatan efektifitas dan kinerja organisasi.

Dari hasil rapat evalusi, Pergunu Jawa Barat memutuskan adanya rotasi susunan kepengurusan, di antaranya Dr H Diding Nurdin yang dulunya sekretaris menjadi Wakil Ketua dan H. Saepuloh yang sebelumnya wakil ketua menjadi sekretaris Pergunu Jawa Barat.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara itu, menurut sekretaris terpilih H Saepuloh, dalam kepengurusan baru ini, Pergunu Jawa Barat juga akan mengakomodasi pakar pendidikan dari UPI Bandung, UNPAD dan UIN Bandung. “Ada beberapa guru besar dari UPI, UNPAD dan UIN Bandung yang bersedia untuk masuk dalam kepengurusan Pergunu Jawa Barat,” tutur H. Saepuloh. (Red: Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sholawat, Amalan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Prof Machasin Jelaskan Pudarnya Semangat Ngaji Kitab Kuning

Surabaya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kitab kuning (kutub al-turats) merupakan salah satu elemen penting dari sebuah pesantren. Kitab kuning telah menjadi bahan ajar pesantren dalam waktu yang lama sehingga kitab kuning memiliki posisi dan peran yang signifikan di pesantren.

Hal ini dikatakan Kepala Balitbang Kemenag RI Prof Machasin dalam sambutannya pada pembukaan temu tokoh agama (Halaqah Ulama) di hotel Singgasana, Surabaya (1/12), malam.

Prof Machasin Jelaskan Pudarnya Semangat Ngaji Kitab Kuning (Sumber Gambar : Nu Online)

Prof Machasin Jelaskan Pudarnya Semangat Ngaji Kitab Kuning

Dahulu, kata dia, sebuah pesantren dikenal dengan kitab kuning yang diajarkannnya. Pernah dikenal pesantren fiqih, pesantren hadits, pesantren ilmu alat dan sebagainya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut Machasin, hasil survei yang dilakukan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan terhadap 327 kitab di sejumlah pesantren yang tersebar di 15 provinsi pada Mei-Juni 2011 ditemukan sebanyak 321 (98%) kitab diajarkan dan 6 (2%) kitab tidak diajarkan.

Meskipun demikian, sebanyak 279 (87,2%) kitab keterpilihannya rendah; 9 kitab keterpilihannya tinggi (2,8%), dan sisanya 33 kitab keterpilihannya sedang (10,1%). Tingkat keterpilihan kitab-kitab yang diajarkan berdasarkan bidang kitab juga memiliki keterpilihannya rendah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selain rendahnya keterpilihan terhadap kitab-kitab yang diajarkan, lanjutnya, pengajaran kitab kuning juga dipengaruhi oleh beberapa fenomena.

Dia merinci fenomena itu, yaitu munculnya terjemahan kitab kuning, keterbatasan waktu pembelajaran, pergeseran metode pembelajaran, kurangnya minat masyarakat, kurangnya spesifikasi keilmuan yang dikembangkan pondok pesantren, keterbatasan keilmuan kiai/ulama pondok pesantren,

Dan yang terakhir, kata dia, munculnya “kiai pop” yang tidak berbasis penguasaan kitab (baik kutub al-tsuras maupun kutub al-ashry).

“Terkait dengan beberapa masalah pengajaran kitab kuning tersebut, muncul kebutuhan terhadap perlunya standarisasi kurikulum pondok pesantren. Dalam konteks itulah perlu dilakukan kegiatan halaqah ulama yang mengangkat tema tentang penguatan pengajaran kitab kuning di pesantren,” ujar Rais Syuriah PBNU ini. (Ali Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nahdlatul, Amalan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dukung Atlet Olimpiade, Menpora Siapkan Rp 5 Miliar Peraih Medali Emas

Jakarta,Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dua hari lagi, Olimpiade 2016 Rio de Janeiro Brasil akan dimulai. Guna memberikan dukungan secara langsung kepada para atlet Indonesia yang berjuang mengibarkan Merah Putih di Negeri Samba tersebut, Menpora Imam Nahrawi akan berangkat menuju Brasil pada Rabu (3/8). Tidak hanya dukungan semangat, Kemenpora juga menyiapkan penghargaan atau bonus besar kepada para atlet yang berhasil meraih medali.

Dukung Atlet Olimpiade, Menpora Siapkan Rp 5 Miliar Peraih Medali Emas (Sumber Gambar : Nu Online)

Dukung Atlet Olimpiade, Menpora Siapkan Rp 5 Miliar Peraih Medali Emas

Hal itu disampaikan Menpora pada konferensi pers di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa (2/8) siang. "Bonus kali ini bagi peraih medali emas olimpiade adalah Rp 5 miliar untuk satu medali emas, Rp 2 miliar untuk peraih perak dan Rp 1 miliar untuk perunggu," ujar Cak Imam sapaan Menpora.

Angka bonus tersebut menurutnya merupakan capaian luar biasa. Meskipun anggaran Kemenpora terbatas, berkat dukungan dari Presiden Joko Widodo semua dapat terlaksana dengan baik. Meski demikian, Menpora berpesan kepada seluruh atlet olimpiade untuk tidak menjadikan bonus sebagai tujuan utama. Sebab yang paling utama adalah menorehkan sejarah dan mengharumkan bangsa dan negara dengan raihan medali Olimpiade serta memberikan motivasi kepada atlet-atlet lain untuk meraihnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Semua atlet dan ofisial yang akan bertanding ke Olimpiade di Brasil telah siap bertanding siap untuk membawa sejarah baru bagi tradisi juara Indonesia dan beberapa persiapan, pemerintah memberikan perhatian sangat serius diantaranya semua atlet diberangkatkan dengan pesawat bisnis, uang saku dan peralatan telah siap," kata Menpora. ?

Menpora menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan atlet tak berhenti sampai di bonus saja. Pemerintah juga telah menyiapkan tunjangan hari tua untuk peraih medali olimpiade yang akan diberikan seumur hidup.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Rp 20 juta untuk peraih emas per bulan, Rp 15 juta untuk peraih perak per bulan, dan Rp 10 juta peraih perunggu per bulan, tetapi akan diberikan per tahun, yakni Rp 240 juta untuk peraih emas, Rp180 peraih perak dan Rp 120 juta peraih perunggu," jelas Menpora.

Menpora menambahkan, nilai bonus dan penghargaan bagi olimpian itu juga berlaku kepada atlet paralimpian. Usai Olimpiade Rio akan ada Paralimpiade pada September 2016 dan Indonesia akan mengirimkan 9 atlet dan 10 ofisial.

"Pemerintah ingin serius dan sungguh-sungguh menghormati dan memberikan penghargaan kepada para olimpian, kami berharap kepada seluruh masyrakat Indonesia untuk mendoakan dan memberikan semangat agar Sang Saka Merah-Putih berkibar hingga kembali ke tanah air dengan selamat," tutur Menteri asal Madura ini.

Pada kesempatan ini, Menpora juga meminta Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2016, Raja Sapta Oktohari berusaha keras dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan agar para atlet nasional bebas dan terhindar dari virus yang sedang melanda Brasil. Seperti virus zika dan virus air yang disebut-sebut terkait dengan saluran air yang terkontaminasi.

"Waspada dan antisipasi terkait apapun kemungkinan terjadi di lapangan telah dilakukan, kami telah meminta kepada CdM untuk segera memastikan sebelum even tersebut dilaksanakan bersama dengan otoritas terkait di Rio de Jeneiro," kata Menpora. (ben/abdullah alawi)

?

?

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pahlawan, IMNU Pimpinan Pusat Muhammadiyah