Senin, 06 Februari 2012

Perdana, KSM 2016 Lekatkan Materi Agama Islam di Tiap Mapel Sains

Pontianak, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI M. Nur Kholis Setiawan mengatakan, disamping bidang mata pelajaran sains yang dilombakan pada ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) ke-5 tahun 2016 di Pontianak, melekat juga dalam masing-masing bidang tersebut adalah materi Agama Islam.

Perdana, KSM 2016 Lekatkan Materi Agama Islam di Tiap Mapel Sains (Sumber Gambar : Nu Online)
Perdana, KSM 2016 Lekatkan Materi Agama Islam di Tiap Mapel Sains (Sumber Gambar : Nu Online)

Perdana, KSM 2016 Lekatkan Materi Agama Islam di Tiap Mapel Sains

“Jadi pembeda KSM V 2016 ini adalah terletak pada Mapel Agama Islam yang dilombakan dan juga sekaligus bentuk kepedulian terhadap ciri khas madrasah sebagaimana diamanatkan dalam UU,” jelas Nur Kholis, Selasa (23/8).

Maksud selanjutnya penambahan mapel agama Islam untuk dilombakan, kata Alumnus Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga ini adalah dalam rangka mengukur kualitas murid madrasah, paling tidak pada dimensi kognitif terhadap pendidikan agama Islam yang meliputi Al Qur’an-Hadits, Aqidah-Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Fiqih, dan Bahasa Arab.

“Harapannya, ketika PAI menjadi mapel yang dilombakan, ada keseimbangan pada tataran idealitas ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. ? Di jenjang Perguruan Tinggi, paradigma Interkoneksi keilmuan keislaman dengan non keislaman yang sedang digarap Kemenag dimana basisnya adalah murid madrasah,” jelasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pertimbangan selanjutnya, tambah alumnus Pesantren Tebuireng Jombang, kombinasi sains dan Agama Islam pada KSM ini adalah memberikan added values (nilai tambah) dari mapel keislaman untuk menjadi salah satu bahan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas 5 mata pelajaran yang diajarkan di madrasah.?

Untuk tingkat MI/SD, bidang yang dilombakan adalah Matematika dan Agama Islam, IPA dan Agama Islam. Sedang tingkat MTs/SMP, ada Matematika dan Agama Islam, Biologi dan Agama Islam serta Fisika dan Agama Islam. Sementara untuk tingkat MA/SMU, ada 6 bidang perlombaan, yakni Matematika dan Agama Islam, Biologi dan Agama Islam, Fisika dan Agama Islam, Kimia dan Agama Islam, Ekonomi dan Agama Islam serta Geogragfi dan Agama Islam.

Semenatara itu, Direktur Pendidikan Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin mengatakan bahwa ajang Kompetisi Sains Madrasah merupakan even dan wadah strategis untuk meningkatkan motivasi dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“KSM merupakan even yang strategis untuk memupuk motivasi siswa terus cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui KSM diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter kuat, kokoh, tahan uji, dan memiliki kemampuan yang handal di bidangnya,” ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Selain itu, tambahnya, KSM akan melatih siswa meningkatkan daya nalar, kreativitas dan berpikir kritis serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan.?

“Secara kelembagaan KSM diharapkan meningkatkan mutu pendidikansains di madrasah secara komprehensif, yang ditandai dengan semakin kuatnya budaya belajar, penelitian (research) dan motivasi berkompetisi meraih prestasi, menumbuhkembangkan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi meraih prestasi terbaik dalam naungan ridho Allah SWT,” papar Doktor lulusan Universitas Bonn Jerman ini. (Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hadits Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 04 Februari 2012

KH Saifuddin Zuhri dan Pertempuran Ambarawa (1)

Pada usia 19 tahun KH Saifuddin Zuhri dipilih menjadi pemimpin Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Daerah Jawa Tengah Selatan, dan Konsul Nahdlatul Ulama Daerah Kedu merangkap guru madrasah. Berbarengan dengan itu, ia aktif dalam dunia kewartawanan, menjadi koresponden kantor berita Antara dan beberapa harian dan majalah.

Sebagai Komandan Divisi Hizbullah Jawa tengah dan Anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu, ia memimpin laskar Hizbullah untuk bersama-sama pasukan TKR dibawah pimpinan Kolonel Soedirman dan berbagai kelaskaran rakyat lainnya, ikut bertempur di Ambarawa yang terkenal dan berhasil mengusir penjajah.

KH Saifuddin Zuhri dan Pertempuran Ambarawa (1) (Sumber Gambar : Nu Online)
KH Saifuddin Zuhri dan Pertempuran Ambarawa (1) (Sumber Gambar : Nu Online)

KH Saifuddin Zuhri dan Pertempuran Ambarawa (1)

Pertempuran Ambarawa sendiri terjadi karena Sekutu harus segera mengungsikan orang-orang Eropa di Ambarawa dan sekitarnya yang berjumlah sekitae 10.000 orang. Sebenranya, Sekutu dan Pemerintah Indonesia sudah sepakat untuk mengungsikan orang-orang Eropa tersebut secara damai, namun dalam praktiknya Sekutu mempersenjatai mereka. Sudah begitu, Belanda dengan NICA membonceng pasukan Sekutu untuk kembalo menjajah Indonesia. Mau tidak mau, rakyat Indonesia harus memberikan perlawanan secara maksimal.

Dalam perang Ambarawa yang berlangsung hampir 20 hari tersebut, pasukan Sekutu yang dibantu sedadu-serdadu NICA dan bekas tentara Nippon tidak mampu menahan serangan-serangan rakyat dan akhirnya terpukul mundur ke arah Semarang.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

KH Saifuddin Zuhri bersama pasukan tempurnya dari Hizbullah, sebelum bergabung dengan TKR dan tentara kelaskaran rakyat lainnya dalam perang Ambarawa, terlebih dahulu telah melakukan mobilisasi kekuatan tempur untuk menyerang Inggris di Magelang. Magelang jatuh ke tangan Sekutu satu minggu setelah berkobarnya pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Tentara Inggris yang membawa bendera Sekutu itu menguasai jalan raya Ambarawa-Semarang dan Ambarawa-Magelang berkat pasukan tank dan pesawat terbang mereka.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Namun, ketika KH Saifuddin Zuhri bersama Letkol M. Sarbini dan Letkol A. Yani membicarakan tentang rencanan serangan serentak mengepung markas Sekutu di Magelang, dengan membuat gerakan ‘mencekik leher’ dari berbagai arah, tiba-tiba datang kuriri mengabarkan bahwa Sekutu sedang membuat gerakan mundur meninggalkan Magelang menuju Ambarawa.

Bersama-sama pasukan lain dari TKR dan laskar lainnya, Hizbullah melakukan pengejaran terhadap tentara Inggroos untuk membebaskan kota Ambarawa dan sekitarnya.

Dari tanggal 23 November hingga 12 Desember 1945, terjadilah pengepungan dan serangan rakyat Indonesia terhadap Sekutu yang menduduki Ambarawa. Berbagai pasukan rakyat yang terdiri atas TKR, Hizbullah, Sabilillah, Barisan Pemberontakan, Laskar Rakyat, dan lain-lain mengepung Ambarawa dari berbagai jurusan. Tembak-menembak terjadi di desa Jambu, Bedono, Pringsurat, Ngipik, dan Suruh.

Setelah hampir 20 hari pertempuran sengit itulah, akhirnya pada 15 Desember 1945, Ambarawa kembali ke pelukan Republik Indonesia dan membuktikan kepada internasional bahwa bangsa Indonesia akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sungguh-sungguh.

Disarikan dari, “Riwayat Perjuangan dan Pengabdian Prof KH Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa”

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 24 Januari 2012

Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela

Magelang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, tindak pidana korupsi makin merajalela sedangkan pihak berwenang yang melakukan pemberantasan korupsi juga tidak bersih.

"Tambah tinggi tambah merajalela," katanya saat memberikan tausyiah Harlah Bersama Badan-Badan Otonomi Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di Lapangan "drh Soepardi" Kota Mungkid, di Magelang, Kamis (19/4) yang dihadiri ribuan warga nahdliyin setempat.

Ia mengatakan, seharusnya semakin banyak korupsi maka semakin mudah melakukan pemberantasannya. Korupsi, katanya, terjadi dari sekadar orang mengambil sandal di masjid hingga korupsi di Jakarta.

Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela (Sumber Gambar : Nu Online)
Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela (Sumber Gambar : Nu Online)

Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela

Ia menyebut mereka yang tertangkap aparat karena melakukan korupsi sebagai sedang sial. "Saking banyaknya korupsi sebenarnya asal ambil (tangkap pelakunya,red) pasti kena," katanya.

Ia mengaku mendapat keluhan dari seseorang yang disangka korupsi Rp65 juta tetapi dirinya harus mengeluarkan uang hingga Rp400 juta untuk mengurusnya. "Lalu siapa sebenarnya yang korupsi. Siapa yang ketangkap itu yang sedang apes, yang nangkap kelakuannya sama tetapi tidak terjamah," katanya.

Pada kesempatan itu Hasyim juga mencontohkan perilaku buruk oknum aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. "Seorang kehilangan kambing, lapor kepada petugas harus membayar senilai harga sapi, jadi orang itu kehilangan kambing dan sapi," katanya. (ant/kut)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Warta, Aswaja Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 17 Januari 2012

Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai upaya luar biasa untuk menangani persoalan luar biasa, yaitu korupsi, yang telah menghancurkan bangsa Indonesia, perlu diperkuat.



Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat (Sumber Gambar : Nu Online)
Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat (Sumber Gambar : Nu Online)

Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat

Demikian dikatakan oleh Firmansyah Arifin, ketua Komisi Reformasi Hukum Nasional dalam dialog publik yang diselenggarakan “Menjaga Ritme Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH NU) di Jakarta, Kamis.

Melalui pengujian Mahkamah Konstitusi (MK), keberadaan pengadilan harus dilakukan rekonseptualisasi karena telah menyebabkan terjadinya dualisme dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang bisa berakibat terjadinya diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Akhirnya, pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Tipikor dan diberi waktu sampai 19 Desember 2009.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Firmansyah yang juga pengurus LPBH NU bidang pengkaderan ini menjelaskan keberadaan pengadilan ini perlu diperkuat mengingat korupsi yang sudah semakin merajalela dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam institusi pengadilan.

“Maraknya praktek mafia pengadilan, rendahnya integritas dan kredibilitas hakim telah menunjukkan lembaga ini tidak immune dari praktek korupsi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan umum rendah,” katanya.,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia juga menunjukkan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah hakim, terutama di tingkat pertama dan Mahkamah Agung MA), menjadi penyebab penanganan yang tidak jelas dan transparan.?

Dalam laporan tahunan 2006, MA menunjukkan untuk peradilan tingkat pertama, setiap hakim rata-rata memiliki beban perkara 946, tingkat banding, 24 dan tingkat kasasi 540 perkara.

“Kondisi ini tentunya dulit diharapkan produktifitas hakim dalam penanganan perkara serta keputusannya kurang berkualitas dan berkeadilan,” terangnya.

Keberadaan pengadilan Tipikor? dengan komposisi hakim ad hoc dan hakim karir,? diharapkan mampu memulihkan kepercayaan terhadap institusi pengadilan, menjamin proses yang lebih independent, professional, fair dan adil.

Ia menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keberadaan pengadiilan Tipikor ini bisa dilihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas di 10 kota besar di Indonesia yang rata-rata diatas 50 persen.

Meskipun keberadaan pengadilan ini ideal, sejumlah tantangan masih menghadang. Proses pembahasan dan pengesahan RUU Pengadilan Tipikor dikhawatirkan mengalami hambatan karena resistensi yang muncul dari kalangan DPR karena ada yang tidak suka dan “mengganjal” keberadaanya. Pemilu tahun 2009 juga menjadi hambatan bagi penyelesaian RUU ini.

Pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah untuk mengatasi korupsi yang sudah menyebar juga akan mengalami hambatan terkait sumber daya manusia (hakim ad hoc), anggaran dan pengawasannya sehingga bisa memperlambat atau tidak membentuk sama sekali pengadilan Tipikor. (mkf)Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU, Halaqoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 14 Januari 2012

Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren

Solo, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemerintah harus mengubah strategi tata kelola migas nasional dari kecenderungan capaian produksi minyak siap jual menuju kelola komprehensif dengan peningkatan cadangan. Strategi ini terkait erat dengan letak pesantren.

“Pasalnya, pesantren memiliki lahan besar. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk membuat sumber energi baru,” terang Ketua Ikata Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Bidang Energi Darmawan Prasodjo dalam seminar yang diadakan PW RMI NU Jawa Tengah, di Hotel The Sunan Solo, Ahad (23/2).

Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)
Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren

Di hadapan ratusan peserta Darmawan yang juga pengurus RMI Jateng menunjuk contoh Brasil sebagai produsen etanol, “Di Brasil, Etanol dikelola oleh rakyat dan disubsidi negara. Kekuatan kapitalis migas bisa dikalahkan oleh kekuatan rakyat dalam hal ini pesantren,” tukasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lebih lanjut ia mengatakan, pesantren sebagai salah satu stakeholder yang besar semestinya dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selain Darmawan, dalam seminar yang bertajuk “Dialog Ulama dan Umara, Mencari Paradigama Baru Tata Kelola Migas di Indonesia” itu, tampak hadir beberapa tokoh sebagai narasumber di antaranya Mahfud MD, Ali Mundakir, dan Johanes Widjanarko. (Ajie Najmuddin/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 10 Januari 2012

Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja

Sumenep, Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Buku tentang sejarah NU Sumenep yang berjudul Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa dibedah di aula Yayasan Al-Arief Jate, pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Ahad (17/4).?

Buku yang ditulis Ach Taufiqil Aziz itu membahas tentang proses masuknya NU ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur serta perkembangan NU dalam setiap masa di daerah ujung timur pulau garam tersebut.

Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja (Sumber Gambar : Nu Online)
Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja (Sumber Gambar : Nu Online)

Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja

Dalam acara yang diselenggarakan Ikatan Alumni Yayasan Al-Arief (Ikayasrif) itu, penulis buku memaparkan pentingnya memahami perkembangan NU lokal.?

"Ini juga supaya kita mengetahui lebih detail ternyata peran kiai kampung sebenarnya sangat besar dalam mengembangkan NU di Sumenep," ujar Ach Taufiqil Aziz, penulis buku saat menjelaskan di depan puluhan hadirin.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menambahkan, dalam buku yang ditulisnya itu, dirinya juga ingin membukukan perjalanan NU di daerahnya. "Karena buku ini, buku pertama yang mengupas sejarah NU Sumenep," tandasnya.

Sementara itu, Kiai Sutarman, Pengasuh Pesantren Al-Arief mengatakan, buku tersebut akan sangat berguna bagi warga NU. "Kita harus tahu NU dengan baik, termasuk sejarahnya. Biar tidak hanya ikut-ikutan," katanya saat memberikan sambutan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Romza, Ketua Ikayasrif mengaku ingin meleburkan tradisi literasi di daerahnya. "Bedah buku salah satu upaya kami menggerakkan tradisi itu (bedah buku, red)," tandasnya. Red: Mukafi Niam

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kamis, 05 Januari 2012

Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penasihat Menteri Besar Selangor Khalid Jaafar berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (18/12) sore. Ia mengaku tertarik dan mengapresiasi ajaran dan kiprah Nahdlatul Ulama selama ini.

Kedatangan Khalid disambut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jendral PBNU H Helmy Faishal Zaini, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, dan Wakil Sekjen PBNU Suwadi D Pranoto.

Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara (Sumber Gambar : Nu Online)
Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara (Sumber Gambar : Nu Online)

Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara

“Rencananya kami ingin mendirikan Nahdlatul Islam, Nahdlatul Ulama Malaysia, yang sama-sama mengerakkan sisi Islam Nusantara,” katanya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesaat selepas pertemuan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Di negaranya, kata Khalid, memang telah berdiri dari Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Malaysia tetapi itu mewadahi sebatas warga negara Indonesia, baik yang sedang menempuh studi maupun berstatus sebagai tenaga kerja Indonesia. Ia mengatakan ingin membentuk organisasi “Nahdlatul Ulama” versi Malaysia.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mantan sekretaris pribadi Anwar Ibrahim ini mendukung Islam Nusantara yang menjunjung tinggi nila-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah seperti tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), tawassuth, dan i’tidal (moderasi). Menurutnya, Nusantara juga meliputi Malaysia, termasuk juga Kamboja, Thailand, dan lainnya.

“Bukan berarti kami menolak yang lain, tapi kami rasa Ahlussunnah sesuai dengan karakter wilayah kami,” imbuhnya.

Ditanya soal sebaran paham keagamaan yang berkembang di Malaysia, Khalid berujar, “Ancaman ekstemisme tidak begitu besar, tapi kita tidak boleh kita pandang kecil. Makanya kita perlu suarakan tradisi toleransi yang dalam Nahdlatul Ulama disebut tawassuth.”

Direktur Institut Kajian Dasar (IKD) Kuala Lumpur ini mengaku percaya Islam di Asia Tenggara lebih menjanjikan masa depan dibanding dengan Islam di Timur Tengah. Ditengok dari pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, katanya, Asia Tenggara termasuk cukup baik.

Dalam pertemuan itu, KH Said Aqil Siroj menjelaskan kedekatan NU dengan muslim negara-negara tetangga, salah satunya dengan memberi mereka beasiswa untuk studi di perguruan tinggi-perguruan tinggi NU. Pertemuan juga menyinggung soal fenomena intoleransi, Wahabi, Syiah, dan Ahmadiyah. (Mahbib Khoiron)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah