Sabtu, 10 Januari 2015

LTNNU Terbitkan Buku Mengapa Harus NU?

Boyolali, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk melengkapi referensi bacaan tentang ke-NUan bagi warga NU, Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Boyolali menerbitkan beberapa buku. Di antara buku yang sudah diterbitkan berjudul Mengapa Harus NU?.

LTNNU Terbitkan Buku Mengapa Harus NU? (Sumber Gambar : Nu Online)
LTNNU Terbitkan Buku Mengapa Harus NU? (Sumber Gambar : Nu Online)

LTNNU Terbitkan Buku Mengapa Harus NU?

Saat ditemui Pimpinan Pusat Muhammadiyah di sela acara bedah buku "Mengapa Harus NU?", Jumat (21/3) lalu di Teras, Ketua LTNNU Boyolali Darsim Ermaya Imam Fajarudin menerangkan, buku ini berisi banyak hal mendasar tentang ke-NUan.

“Dimulai dari apa itu NU? Bagaimana sejarah berdirinya? Apa saja kontribusi NU terhadap agama, bangsa, dan negara?” kata pria yang akrab disapa Imam.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut Imam, dengan mengetahui hal-hal tersebut warga NU diharapkan semakin memahami bahwa NU itu luar biasa. “Dari sini mereka akan menyadari Mengapa Harus NU?, bukan yang lain,” ujarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Buku Mengapa Harus NU ini disusun tim penulis dari NU Boyolali. Mereka adalah Katib Syuriyah PCNU Boyolali Kiai Joko Parwoto, Ketua LTNNU Boyolali Imam Fajarudin, Makmun Nuryanto, dan seorang pengurus cabang NU Boyolali KH Ahmad Charir.

Imam menambahkan, buku setebal 300 halaman ini dapat dipesan langsung ke pengurus LTNNU Boyolali. Hasil dari penjualan buku ini akan dimasukkan ke kas PCNU Boyolali. (Ajie Najmuddin/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bahtsul Masail Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kunjungi PBNU, Ulama Lebanon: Silakan Bentuk NU di Saida

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seorang ulama asal Lebanon Syekh Syuhaib Utsman Habli bersilaturahim ke PBNU pada Selasa sore (21/2). Ia yang datang ditemani pemuda asal Palestina ditemui Ketua Umum PBNU KH said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal PBNU A. Helmy Faishal Zaini, dan sempat ditemui Wakil Rais Syuriyah KH Ainul Yaqin Ishaq.

Kunjungi PBNU, Ulama Lebanon: Silakan Bentuk NU di Saida (Sumber Gambar : Nu Online)
Kunjungi PBNU, Ulama Lebanon: Silakan Bentuk NU di Saida (Sumber Gambar : Nu Online)

Kunjungi PBNU, Ulama Lebanon: Silakan Bentuk NU di Saida

Menurut dia, ia tertarik berkunjung ke PBNU setelah tiga tahun sebelumnya bertemu dengan salah seorang pengurus PBNU almaghfurlah H. Slamet Effendy Yusuf di negara. Pada pertemuan tersebut Slamet bercerita tentang Islam Indonesia yang berjumlah besar dan berpaham Ahlussunah wal-Jamaah.

Syekh Syuhaib juga menganut Islam Ahlussunah wal-Jama’ah. Karena itulah dia makin tertarik. Selian silaturahim, ia ingin mengadakan kerja sama-kerja sama antara NU dan lembaganya Jam’iyyah Ulfah di Saida atau Sedon.?

Pada pertemuan itu Syekh Syuhaib dan Kiai Said membicarakan kondisi di Timur Tengah, Islam radikal, dan tradisi-tradisi dalam Islam. Kedua belah memiliki pemikiran dan pengalaman yang sama.

Sebagai bentuk kesamaan pemikiran tentang ide-ide Ahlussunah wal-Jamaah NU, Syekh Syuhaib mempersilakan mendirikan cabang NU di tempat kelahirannya di Saida.?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selepas bertemu Kiai Said, ia dihadiahi PBNU peci hitam dan baju koko. Ia langsung mengenakannya. Tak hanya itu, ia juga membeli empat kaus berlogo Nahdlatul Ulama di Toko Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk anak-anaknya. ?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Syekh Syuhaib adalah pemimpin di Jam’iyyah Ulfah Lebanon Imam dan Khotib Mesjid Ibrahim Alaihis Salam. Pada Selasa (21/2), ia telah dua hari berada di Indonesia. Selain PBNU, ia bersiluturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat Rencananya dia akanberkunjung ke beberapa pesantren NU. (Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 07 Januari 2015

Ini Potensi Korupsi yang Perlu Dipahami Warga NU dan Kalangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama (NU) memberikan perhatian serius terhadap tindakan korupsi yang seolah tak pernah habis dalam percaturan pemerintahan di negeri ini. Namun demikian, NU juga berupaya menjaga agar lembaga pendidikan pesantren tidak menjadi sasaran kasus korupsi sebab faktor kekurangtahuan.

Dalam diskusi dan bedah buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi yang diterbitkan oleh Lakpesdam PBNU, salah satu narasumber Alissa Wahid memaparkan berbagai kemungkinan dan potensi korupsi yang tidak disadari oleh warga NU dan kalangan pesantren.

Ini Potensi Korupsi yang Perlu Dipahami Warga NU dan Kalangan Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)
Ini Potensi Korupsi yang Perlu Dipahami Warga NU dan Kalangan Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Ini Potensi Korupsi yang Perlu Dipahami Warga NU dan Kalangan Pesantren

Menurut Alissa Wahid, berbagai perkembangan jenis korupsi dengan segala bentuknya belum dipahami secara menyeluruh oleh kalangan pesantren. Dasar inilah yang membuat dirinya bersama para aktivis antikorupsi lain mengadakan forum-forum dan gerakan pesantren dalam melawan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini.

“Dari 14 kota dengan melibatkan pesantren dan pengurus NU, sebagian besar dari mereka masih bingung menempatkan hadiah. Karena tradisi memberikan hadiah dari masyarakat kepada pesantren dan kiainya sudah menjadi kebiasaaan mulia karena untuk kebutuhan maslahat,” jelas putri sulung Gus Dur ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Di titik inilah menurut Alissa, kiai dan kalangan pesantren secara umum harus memahami dan bagaimana menempatkan gratifikasi dengan maslahat. Hal ini, karena saat ini kriteria korupsi tidak hanya penyelewengan materi dalam bentuk uang secara langsung, tetapi juga bisa jadi dalam bentuk hadiah yang digolongkan ke dalam gratifikasi.

“Hal lain yang bisa menjadi potensi perilaku korup juga ada ketika warga NU dihadapkan pada pemimpin maupun pemilihan calon pemimpin,” terang Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Buku ini ditulis oleh Sekretaris Lakpesdam PBNU H Marzuki Wahid, Hifdzil Alim, dan kawan-kawan. Selain membahas tentang perkembangan terkini dan bentuk-bentuk korupsi, buku ini juga secara apik mengulas korupsi dalam perspektif fiqih atau hukum Islam menurut pandangan NU dari berbagai forum Bahtsul Masail.

“Buku ini merupakan kontribusi nyata NU dalam memerangi korupsi secara konsisten,” ujar Hifdzil Alim. Dalil-dali fiqih yang banyak diungkapkan di dalamnya membuat buku ini bisa dikatakan sebagai buku fiqih antikorupsi bagi warga NU dan masyarakat pada umumnya.

Selain Alissa Wahid dan penulis buku Hifdzil Alim, hadir juga sebagai narasumber bedah buku yaitu Aktivis Antikorupsi yang juga mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto serat Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin.

Hadir dalam peluncuran buku ini di antaranya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Waketum PBNU H. Maksum Mahfoedz, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad, Sekretaris Lakpesdam PBNU H Marzuki Wahid, Anggota Komisioner Komnas HAM H Imdadun Rahmat, dan tokoh-tokoh lain. (Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nasional, Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 05 Januari 2015

Tumbuhkan Nasionalisme, Bupati Anas Ajak Pelajar Ziarahi Pendiri Bangsa

Banyuwangi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pelajar, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak pelajar untuk mengikuti "Ziarah Kebangsaan". Kegiatan itu adalah berziarah ke makam para tokoh besar, yaitu proklamator dan Presiden pertama Ir Sukarno, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari, tokoh NU KH Wahid Hasyim, dan Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Ini sebagai upaya menanamkan rasa kebangsaan. Rasanya sudah lama anak-anak muda kita tak diajak untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dengan aktivitas selain upacara atau seminar saja. Program ini kita bikin beberapa angkatan. Angkatan pertama 50 pelajar berangkat dalam bulan ini," ujar Anas.

Tumbuhkan Nasionalisme, Bupati Anas Ajak Pelajar Ziarahi Pendiri Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)
Tumbuhkan Nasionalisme, Bupati Anas Ajak Pelajar Ziarahi Pendiri Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)

Tumbuhkan Nasionalisme, Bupati Anas Ajak Pelajar Ziarahi Pendiri Bangsa

Anas meyakini, Ziarah Kebangsaan menjadi salah satu cara efektif untuk menanamkan rasa kebangsaan. "Sepanjang perjalanan disiapkan bahan bacaan kebangsaan. Kita tumbuhkan rasa gotong-royong melalui aktivitas bersama. Kita tanamkan ini sesuai pendekatan anak muda, bungkusnya traveling tapi isinya kebangsaan," ujarnya.

Rasa kebangsaan ini, lanjutnya, relevan ditanamkan dalam situasi apapun, tidak hanya saat ada ancaman paham terorisme.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Anas menambahkan, para pelajar diharapkan bisa menyerap keteladanan dari para tokoh yang diziarahi makamnya. Pemikiran dan kiprah para tokoh besar itu telah memberi bukti besarnya rasa kebangsaan tanpa mempertentangkan antara menjadi agamis dan menjadi nasionalis.

Bung Karno, sambung Anas, yang selama ini kerap disebut sebagai tokoh nasionalis sejatinya mendasarkan nasionalismenya pada aspek religius. "Bung Karno itu presiden pertama yang mengutip ayat Qur’an saat berbicara di PBB, disaksikan seluruh dunia. Bung Karno juga meminta fatwa keagamaan dari Mbah Hasyim soal nasionalisme di era penjajahan," ujar Anas.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sedangkan KH Hasyim Asyari adalah pemimpin Islam yang mengajarkan pentingnya komitmen kebangsaan. "Mbah Hasyim menegaskan bahwa cinta Tanah Air sebagian dari iman," ujar Anas. Demikian pula KH Wahid Hasyim dan Gus Dur adalah ulama sekaligus tokoh bangsa yang rasa kebangsaan dan penghargaannya terhadap kebhinekaan tak perlu diragukan lagi.

Dari pemikiran dan kiprah para tokoh tersebut, kaum muda bisa belajar bahwa komitmen kebangsaan yang utuh harus lahir secara ideologis dan berlandaskan keimanan.

"Kita jadi tahu bahwa tidak ada perbedaan antara menjadi orang beragama yang taat pada keyakinan masing-masing sekaligus menjadi Indonesia, menjadi religius dan berkomitmen pada kebangsaan. Jembatan inilah yang kita bangun di jiwa generasi muda lewat Ziarah Kebangsaan," papar Anas.

"Sudah saatnya kaum muda menyatukan kain kebangsaan, seperti dulu pernah dilakukan bersama-sama oleh Bung Karno dan Mbah Hasyim. Semoga program ini menginspirasi," tambah Anas.

Kepala Bagian Humas Djuang Pribadi menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan menyeleksi para pelajar untuk diikutkan program ini. "Caranya dengan mengunggah foto bertema kemerdekaan di medsos. Beri caption tentang arti kemerdekaan, lalu tandai akun @banyuwangi_kab dan @a_azwarnas di twitter dan @azwarnas.a3 di instagram dan facebook. Jangan lupa juga disertai hastag #ziarahkebangsaanbanyuwangi," ujarnya.

Lebih lanjut, Djuang mengatakan, batas terakhir pendaftaran pada tanggal 15 Agustus pukul 15.00. "Peserta terbatas 50 orang dan info lebih lanjut bisa dilihat di website banyuwangikab.go.id," (M. Sholeh Kurniawan/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Aswaja, Kajian, Khutbah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 03 Januari 2015

Yang Tercatat dari Muktamar

Oleh Muhammad Al-Fayyadl

Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Jombang, Jawa Timur, baru saja usai 5 Agustus silam.? Setidaknya ada dua fenomena menarik yang muncul dari? muktamar itu: masih besarnya kesulitan yang dihadapi NU dalam mengonsolidasi kekuatan internal organisasi serta fenomena kebangkitan “NU kultural” dalam mengawal agenda-agenda besar kebangsaan.

Seperti mengulang drama Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1984, Muktamar ke-33 juga berada dalam bayang-bayang perpecahan akibat perbedaan pandangan mengenai penerapan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Aam, jabatan tertinggi dalam kepemimpinan struktural NU. Dalam sistem AHWA, Rais Aam tidak dipilih secara langsung oleh peserta muktamar, melainkan oleh sebuah komite terbatas dari kalangan ulama sepuh yang memiliki integritas moral dan konsisten dalam berkhidmat di NU. Sistem pemilihan sepert itu dipandang mampu menyelamatkan NU dari riswah, oportunisme, dan muslihat pihak-pihak yang berkepentingan, serta menjaga NU tetap dikendalikan para ulama. Sementara itu, bagi para penolaknya, sistem AHWA dianggap tidak benar-benar tulus mengangkat marwah ulama, melainkan untuk agenda politik tertentu menghadang calon Rais Aam lain yang mendapat dukungan selama muktamar. Namun, pendukung ataupun penolak AHWA menuding satu-sama lain disetir oleh agenda politik jangka pendek, baik tingkat regional maupun nasional.

Yang Tercatat dari Muktamar (Sumber Gambar : Nu Online)
Yang Tercatat dari Muktamar (Sumber Gambar : Nu Online)

Yang Tercatat dari Muktamar

Tidak jelas siapa yang menunggangi dan siapa yang ditunggangi. Relasi kuasa yang terbangun antara umara(baca: politisi) dan ulama telah menjadi sangat rumit, kompleks, dan berlapis-lapis, sehingga tidak mudah dicandra oleh mata publik. Dalam suasana liberalisasi politik yang juga sedang menghantam NU sebagai organisasi Islam dengan massa terbesar di Indonesia, para politisi ikut berkepentingan dengan “kapal besar” NU untuk mengamankan atau memajukan kepentingan masing-masing. Perhelatan akbar, seperti muktamar itu, tak luput menjadi ajang “investasi politik” para sponsor yang memanfaatkan sentimen keulamaan untuk mengamankan posisi politik mereka.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tentunya tidak tepat menyebut politisi sebagai aktor tunggal dalam Muktamar NU kali ini. Walaupun para ulama dapat digiring ke arah kondisi tertentu yang favorable bagi kepentingan jangka pendek, selalu ada hal yang tak terduga dari figur-figur panutan warga nahdliyin tersebut. Muktamar kali ini, lagi-lagi, mempertontonkan hal itu. Drama tetesan air mata Gus Mus membuka mata nahdliyin betapa muktamar tersebut tak melulu soal ajang berebut pucuk kuasa. Muktamar adalah soal moralitas dan integritas keulamaan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Walaupun terlambat, dan belum tentu mampu menyelamatkan organisasi, jalan sunyi Gus Mus menyingkap sebuah permasalahan yang masih melilit ormas Islam terbesar itu, yakni sulit mengambil sikap independen lebih tegas terhadap kultur pragmatis dengan mengalihkan kekuatan modal kulturalnya untuk hajat umat yang lebih pokok dan substansial.

Dalam perjalanan sejarahnya, NU selalu bermain pada aras suprastruktural dengan mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mengintervensi grand design kebangsaan yang dipandang lebih cocok dalam melindungi kemaslahatan umat secara ekonomis, politis, ideologis, kultural, dan keagamaan. Hal tersebut, misalnya, tercermin dari penerimaan NU terhadap Pancasila pada Muktamar 1984. Modal kultural bagi kekuatan ini adalah hubungan organik antara ulama dan umat, serta kepercayaan pada peran ulama dalam membawakan aspirasi-aspirasi keumatan. Pada kenyataannya, secara eksternal, para ulama dapat berfungsi cukup kuat sebagai kekuatan pengimbang terhadap pelbagai kekuatan yang selama ini menentukan hajat hidup orang banyak—negara, partai politik, modal asing, dan lain-lain. Itu tercermin dari peran ulama NU pada masa Orde Baru dan peran NU di zaman kolonial dalam upaya melindungi umat dari persaingan dengan para pemodal Belanda dan China. Kendati secara eksternal cukup disegani, secara internal para ulama tidak selamanya mampu menjadi faktor integratif bagi kepentingan organisasi, terlebih bagi pemenuhan hajat pokok umat. Sering terjadi perbedaan pendapat cukup tajam dan sering kali pula tidak terdamaikan akibat hadirnya beragam orientasi politik dan ekonomi.

Persoalan barangkali sudah semestinya tuntas sejak NU kembali ke Khittah pada 1984 dengan menarik diri dari politik kepartaian dan menegaskan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan. Namun, secara “kultural”, NU belum benar-benar ber-Khittah, karena masih memanfaatkan modal kultural keulamaan untuk mendayagunakan kekuatan-kekuatan politik yang ada guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. NU tetap berpolitik “dari pintu belakang” dengan melakukan hegemoni atas sumber daya politik yang ada, baik formal maupun informal serta di pemerintahan maupun nonpemerintahan, untuk mewujudkan apa yang menjadi idealisme dan cita-cita besarnya. ?

Di ruang abu-abu itu, pertarungan dan adu-kekuatan antara haybah (wibawa) keulamaan dan kepentingan instrumental-pragmatis sumber daya politik tersebut diuji. Jika para ulama dapat mendikte kepentingan instrumental-pragmatis, maka besar kemungkinan para ulama dapat menjadikan aktor-aktor pragmatis itu kendaraan untuk mewujudkan agenda-agenda besar keumatan. Sebaliknya, jika para aktor pragmatis berhasil mendikte para ulama, maka agenda-agenda keumatan akan tergadaikan dan menjadi bancakan para aktor pragmatis; NU akan terjerat dalam pusaran kepentingan jangka pendek.

Permainan tersebut terbukti sarat risiko. Para ulama bisa saja terbuai bujuk-rayu para aktor pragmatis yang memiliki seribu satu cara untuk meluluhkan hati mereka agar menerima proposal-proposal yang sama sekali tidak bersangkut-paut dengan kepentingan umat, bahkan justru merugikan umat. Dalam suasana neoliberalisasi seperti saat ini, para ulama dapat dengan mudah terkooptasi skema-skema yang didesain oleh para pemodal besar (dan bukan sekadar aktor pragmatis “biasa”), yang bermain dari balik layar dengan memanfaatkan ulama sebagai “bumper” bagi kepentingan bisnis mereka. Para pemodal tersebut dapat bekerja sama dengan politisi yang memiliki kedekatan atau hubungan? kekerabatan dengan para ulama. Dengan kata lain, para aktor pragmatis dapat dengan mudah memuluskan sekaligus menjalankan agenda yang dimiliki berkat dukungan kultural yang diperolehnya.

Pelajaran terpenting dari Muktamar kali ini barangkali adalah perlunya dirumuskan sebuah konsepsi “khittah” yang lebih aktual dengan konteks kekinian, yaitu konteks dunia neoliberal tempat kepentingan politik niscaya bersenyawa dengan kepentingan ekonomi. Konsekuensinya, berpolitik hari ini menjadi identik dengan memiliki dan menguasai sumber daya ekonomi. “Khittah 1984” mampu melepaskan NU dari jeratan politik formal kepartaian dan memungkinkan NU memiliki ruang bebas memerankan sepak terjang tanpa baju partai politik, sedangkankhittah di masa kini juga seharusnya mampu melepaskan NU dari jeratan “politik” dagang yang diakui maupun tidaktelah memfasilitasi proses politik dalam bentuk formal serta? informal.

Perlu dibuka diskursus di kalangan ulama mengenai dampak bila ulama merestui atau menyetujui, misalnya, seorang calon anggota parlemen maju sebagai kepala daerah. Konsesi-konsesi apa yang akan diberikan si calon kepada para pengusaha besar dan kebijakan-kebijakan apa yang potensial dilahirkan si calon terhadap perubahan tata ruang, alih fungsi sumber daya, alokasi anggaran publik, dan lain-lain. Perlu dibuka wacana di tengah-tengah ulama mengenai sumber-sumber dana yang diperoleh para politisi, pertanggungjawaban dana tersebut, serta sanksi moral yang keras terhadap perilaku korupsi. Dengan demikian, “politik kebangsaan” NU mendapatkan wujud konkret dalam bentuk pengawasan publik terhadap segala aspek yang perlahan tapi pasti membawa dampak merugikan (mafsadah) bagi umat dan bangsa secara keseluruhan.

Merasuknya politik pragmatis di jaringan struktural NU merupakan akibat dari “politik akomodasi” yang dijalankan NU terhadap aktor-aktor negara dan pasar. NU pernah menjalani orientasi politik seperti itu sejak 1957 sampai 1961 dengan mengakomodasi? “Demokrasi Terpimpin”, yang kemudian melahirkan lapisan elite NU yang memiliki akses dan kedekatan dengan pengusaha, militer, serta pejabat tinggi negara. Meski kedekatan dengan rezim itu menguntungkan NU dengan kemampuannya mempertahankan dukungan kuat massa, di tengah konstelasi ideologi-ideologi besar saat itu (Nasakom), secara internal kedekatan itu juga menyeruakkan dan mempertajam friksi di kalangan NU, dari progresif hingga konservatif, yang menghendaki lebih kuatnya independensi NU terhadap rezim dan persatuan internal yang lebih kondusif bagi perwujudan cita-cita luhur organisasi (Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, LKiS, 2003, hal. 307).

Perlunya evaluasi serta otokritik terhadap strategi politik suprastruktural yang diperankan NU saat ini, dengan akomodasi lunaknya terhadap rezim serta akomodasi organisasi massa Islam ini atas pelbagai fasilitas yang dimungkinkan oleh iklim politik yang mengalami liberalisasi sedemikian cair, barangkali mendorong perlunya memikirkan sebuah kemungkinan pendekatan politik yang lebih dekat dengan cita-cita pemberdayaan NU untuk warga nahdliyin; pendekatan politik partisipatif-kewargaan,lintas-golongan, berjejaring, dan memiliki akar keprihatinan pada kondisi riil di tingkat basis. Pendekatan politik tersebut? berorientasi pembebasan dan pemberdayaan warga nahdliyin di tingkat akar rumput yang sekian puluh tahun nyaris tidak mengalami perubahan hidup yang berarti dan cenderung semakin rentan terjatuh pada pemelaratan, pemiskinan, dan deprivasi sosio-ekonomi.

Fenomena menarik lain di sekitar arena Muktamar NU kemarin adalah banyaknya “muktamar” sampingan (side-events) yang melibatkan kaum muda NU dari berbagai latar belakang. Mereka mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa tidak lagi dari perspektif perebutan kuasa, melainkan dari perspektif pemberdayaan—melalui isu-isu perburuhan, sumber daya alam dan agraria, bonus demografi, anti-korupsi, demokrasi versus neoliberalisme, HAM, resolusi konflik, new media, seni tradisi, dan masyarakat adat. Berbagai pemetaan yang dilakukan atas persoalan riil keumatan, yang jauh dari jargon-jargon besar, seperti menandai suatu gelombang kesadaran baru di kalangan generasi muda nahdliyin akan perlunya sebuah pendekatan politik baru yang belum tertampung dalam strategi “tradisional” politik suprastruktural yang diperankan tokoh-tokoh NU. Bagaimana kaum muda NU mampu mengambil peran lebih hegemonik terhadap isu-isu kebangsaan di tubuh NU, dan mendorong lahirnya perubahan yang signifikan terhadap orientasi politik NU, merupakan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dilihat jawabannya pada tahun-tahun mendatang.***



Muhammad Al-Fayyadl, Peninjau pada Muktamar NU ke-33, Peserta Musyawarah Besar (Mubes) Kaum Muda NU Jombang. Ia Alumnus Master "Philosophie et critiques contemporaines de la culture", Université Paris VIII, Prancis.

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daerah, Pahlawan, Lomba Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 31 Desember 2014

Ansor Ciptakan Wirausaha Muda di Bidang Perikanan

Simalungun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bekerja sama dengan Pimpinan Pusat GP Ansor mengadakan pelatihan pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten ? Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini diharapkan para pemuda di Kabupaten Simalungun untuk berwirausaha secara mandiri guna meningkatkan sumberdaya ekonomi pada 17-20 April.

Ansor Ciptakan Wirausaha Muda di Bidang Perikanan (Sumber Gambar : Nu Online)
Ansor Ciptakan Wirausaha Muda di Bidang Perikanan (Sumber Gambar : Nu Online)

Ansor Ciptakan Wirausaha Muda di Bidang Perikanan

Pelatihan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah setempat, dan berharap program ini bisa menjadi spirit dalam memajukan serta peningkatan produktivitas pemuda di Kabupaten Simalungun khususnya di bawah koordinasi GP Ansor. Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas BBPP Hj. Sri Indarti, melalui Risman S. Manik dalam sambutan pembukaan berharap pelatihan ini bisa memberi manfaat lebih bagi pemuda di Kab. Simalunhun untuk terus mengembangkan segala potensi yang ada dan harus ditingkatkan.

“Ayo Gerakan Pemuda Ansor dan elemen Pemuda yang lain berlomba-lomba membangun desa dengan berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja baru, apalagi dengan kehadiran dan dukungan semua pihak yang ada di pemerintahan, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan generasi muda Ansor yang produktif di kabupaten Simalungun,” katanya.?

Selanjutnya Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan PP GP Ansor H Adhe Musa Said berharap kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor bisa melahirkan wirausaha-wirausaha mandiri dan profesional dalam segala bidang profesi, hal ini sejalan dengan visi GP Ansor dan pemerintah untuk membangun sektor riil di masyarakat, yaitu membangun kemandirian kader dan menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang lebih kreatif dan profesional, seperti juga harapan Menteri Ketenagakerjaan H. M. Hanif ? Dhakiri

“Pak Menteri berharap generasi muda Indonesia khususnya GP Ansor harus menjadi pelopor bangkitnya semangat berwirausaha dibidang apapun sesuai dengan minat dan bakat yang bisa dikembangkan, Pemuda Ansor harus maju, mandiri, dan mampu menjadi inspirasi serta motivasi bagi pemuda lainnya,” kata Adhe

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ditambahkannya, ? “Amanah Ketua Umum PP GP Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas, perlu saya sampaikan untuk seluruh Kader GP Ansor harus mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu PW GP Ansor Sumatra Utara El Suhaimi dan Ketua PC GP Ansor Simalungun Agus sangat berterima kasih atas adanya pelatihan ini semoga kegiatan ini yang diikuti 100 lebih peserta dari Kabupaten Simalungun dan sekitarnya bisa menjadi spirit baru bagi GP Ansor di wilayah Sumatra Utara.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua PC GP Ansor Kota Pematangsiantar, Arjuna SP, mengharapkan kegiatan pelatihan ini dapat dilanjutkan ke kabupaten/kota lain di Sumatera Utara. Tentunya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing melalui kerjasama dengan berbagai pihak baik kementerian maupun swasta karena Ansor adalah perangkat organisasi NU yang mengemban mandat melaksanakan pemberdayaan, penguatan sumber daya, dan keterampilan di kalangan pemuda, serta keberlangsungan paham Ahlussunnah wal Jamaah ? dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Red: Mukafi Niam

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 29 Desember 2014

Feminis Sufistik, Mendobrak Patriarki Pesantren: Telaah Novel Masriyah Amva

Oleh? Abdul Malik Mughni

Perkembangan gerakan feminisme di Indonesia telah berlangsung sejak abad 18-19 M. Hal ini ditandai dengan lahirnya semangat kesetaraan pendidikan yang digerakkan oleh sejumlah tokoh, diantaranya Raden Dewi Sartika yang membuka Sekolah Istri pada tahun 1904 di Jawa Barat; KH Bisri Syansuri yang mengawali pendirian pesantren khusus putri di tahun 1917, serta heroisme yang ditampilkan sejumlah tokoh dari abad ke-18, seperti Cut Nyak Dien (1848-1908) dari Aceh dan Raden Ajeng Kartini (1879-1904) dari Jepara yang tercatat sebagai pemantik dan pejuang gerakan perempuan di Indonesia.

Hingga abad ke-21, perkembangan gerakan perempuan dengan semangat feminisme yang beragam, semakin massif di Indonesia hingga melahirkan tindakan affirmative action yang muncul menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang memberi ruang lebih bagi kaum perempuan untuk terjun di dunia politik praktis.

Feminis Sufistik, Mendobrak Patriarki Pesantren: Telaah Novel Masriyah Amva (Sumber Gambar : Nu Online)
Feminis Sufistik, Mendobrak Patriarki Pesantren: Telaah Novel Masriyah Amva (Sumber Gambar : Nu Online)

Feminis Sufistik, Mendobrak Patriarki Pesantren: Telaah Novel Masriyah Amva

Merujuk pada? Wiyatmi (2012; 12-13) gerakan perempuan yang terus berevolusi di Indonesia sejak abad ke-18 tersebut merupakan pertanda suksesnya pengaruh feminisme di Indonesia. Wiyatmi memaknai feminisme sebagai doktrin-doktrin tentang persamaan hak bagi kaum perempuan yang kemudian berevolusi menjadi gerakan massif dan terorganisir.

Gerakan feminisme di Indonesia mengalami sejumlah benturan kultural, sosial hingga spiritual. Belum lagi benturan di kalangan sesama penganut dan pejuang feminisme yang terkotak-kotak dalam perbedaan antara feminis liberal, feminis radikal, feminis moderat dan feminis marxis.? Menariknya, feminisme di Indonesia yang berkultur religius, dengan didominasi oleh agama Islam melahirkan model feminism baru yang bercorak Islami.

Dinamika feminisme Islam di kalangan pesantren di Indonesia,? ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pesantren putri pada masa prakemerdekaan hingga pascareformasi. Hal serupa terjadi dalam semangat berkumpul dan berorganisasi hingga semangat kajian keilmuan yang menggugat kemapanan kultur patriarkal pada teks-teks keagamaan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selain secara kelembagaan dan organisasi, para tokoh pesantren juga tampil secara personal dengan karya tulis yang menggugat kemapanan lelaki dalam kajian fiqh klasik.? Mereka menawarkan alternatif pembaruan fiqih pro perempuan, seperti yang dilakukan oleh KH? Masdar Farid Mas’udi, melalui bukunya Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan (1997); KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (2001); Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan dalam Fikih Perempuan (2001); Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (2004); Maria Ulfah Anshor, Fiqih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, (2006);

Di luar wacana kritis terhadap teks-teks keagamaan, sebagian tokoh pesantren melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan melalui karya sastra seperti yang dilakukan Masriyah Amva yang mendobrak kemapanan kultur patriarkal di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, melalui kemampuannya memimpin dan memenej pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon, sepeninggal suaminya, KH Muhammad. Masriyah juga mengkritisi dominasi kultur patriarkal melalui sejumlah kumpulan puisi serta novel sufistiknya ; Ketika Aku Gila Cinta (2007), Setumpuk Surat Cinta (2008), Ingin Dimabuk Asmara (2009), Cara Mudah Menggapai Impian (2008) dan Si Miskin Pergi ke Baitullah (2010), Bangkit dari Terpuruk (2010), Matematika Allah (2012) dan Umrah Tiap Tahun (2012).

Inspirasi dari Pengakuan Tabu

Salah satu karya fenomenal Masriyah Amva adalah sebuah novel berjudul Bangkit Dari Terpuruk: Kisah Sejati Seorang Perempuan tentang Keagungan Tuhan, yang diterbitkan Kompas Gramedia pada tahun 2010. Meski berbentuk roman, narasi yang ditawarkan Masriyah dalam Bangkit Dari Terpuruk, boleh dikatakan berisi dokumen sosial yang merupakan mimesis atau cerminan kondisi pesantren Babakan Ciwaringin, di tahun 1980-an sampai awal tahun 2000-an. Meskipun, jika merujuk pada konsep A. Teew (2003: 180-196), bahwa berbeda dengan jurnalisme yang faktual dan menjadi gambaran realitas, setiap roman dan karya sastra selalu berisi jalin-kelindan antara kenyataan dan rekaan si pengarang, namun dalam Bangkit Dari Terpuruk, nampaknya Masriyah lebih mengedepankan realitas dalam tulisan romannya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sastra sebagai sebuah karya fiksi kerap diidealkan sebagai refleksi dari sebuah realitas sosial masyarakat, yang merepresentasikan kehidupan yang dilihat, dirasakan dan diimajinasikan penulisnya. Semangat perlawanan perempuan terhadap budaya patriarkal pesantren sangat terasa dalam novel berbentuk semi autobiografi yang ditulis oleh peraih Anugerah SK Trimurti Award 2014 tersebut. Meski tak berisi teori bertakik-takik tentang feminisme dan dalil-dalil Islam soal kesetaraan gender, namun efek multiplyer dari kehadiran novel Bangkit dari Terpuruk dan kiprah penuh Masriyah di pesantren Babakan Ciwaringin mampu menggulirkan semangat pembaruan dan perubahan mindset kalangan pesantren tentang perempuan. Menyimak sejumlah ulasan biografi Masriyah yang murni dididik dari kalangan tradisional, pengaruh novel? yang -boleh jadi- merupakan curahan hati yang jujur dari seorang putri kiai kharismatik Cirebon itu menginspirasi para perempuan. Tidak hanya perempuan pesantren, tetapi juga mengubah pandangan stereotip dunia terhadap citra perempuan muslim (tradisional), khususnya di Indonesia. Keputusan Masriyah untuk memimpin pesantren yang dihuni sekitar 1.200 santri seorang diri, tanpa menikah lagi sepeninggal suami keduanya, KH Muhammad, tentu mengagetkan bagi sebagian kalangan tradisional. Produktifitasnya menulis buku serta aktivismenya di bidang pemberdayaan masyarakat bersama organisasi Muslimat NU dan sejumlah organisasi lain, di tengah statusnya sebagai Nyai yang janda, tentu bukan pilihan mudah. Tak heran jika kemudian majalah Time membuat ulasan khusus tentang sosok Masriyah pada September 2009 silam.

Meskipun telah banyak tokoh feminis di Indonesia, namun pilihan putri dari pasangan KH Amrin Hannan dan Ny. Hj Rariatul Aini untuk menggerakkan kesetaraan gender di lingkungan tradisional pesantren, tentu mendapat tantangan yang lebih berat ketimbang menggerakkan wacana yang belum sepenuhnya diterima kalangan pesantren itu, dari pusat kota. Terbitnya novel Bangkit Dari Terpuruk juga mengagetkan bagi sebagian kalangan. Lantaran Masriyah mengungkapkan sebagian perjalanan hidupnya yang penuh rintangan, sekaligus juga membuka aib kultur patriarkal di lingkungan pesantren tradisional. Di sisi lain, ia juga mengubah stigma negatif masyarakat Indonesia terhadap status janda yang memilih mandiri, tanpa menikah lagi. Padahal, dalam posisinya sebagai pemimpin pesantren, ditambah statusnya sebagai trah ‘ningrat’ keturunan dari tokoh-tokoh pendiri pesantren di Cirebon, bukanlah hal sulit untuk memilih pendamping hidup berikutnya.

Dalam novelnya tersebut, Masriyah tanpa tedeng aling-aling menguraikan dilema hidupnya sebagai putri kiai yang harus mengalami beratnya tantangan hidup berumah tangga dengan dua kiai ternama, yang masing-masing memiliki problema yang tak ringan. “Aku ingin punya makna! Keinginan inilah yang mendorongku menuliskan pengalaman hidupku dalam menulis buku ini. Keinginan inilah yang mendorongku menelanjangi diri dan orang-orang terkasih. Cerita-cerita kehidupanku yang sangat pribadi, kutumpahkan untuk dikonsumsi publik. Rasa sakit, malu dan beribu rasa lain berbaur menjadi satu. Harga diri menjadi tiada arti,” kata Masriyah dalam pengantar novelnya.?

Sebagai putri kiai yang mendapatkan pendidikan pesantren klasik lalu mengikuti pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi) Masriyah merasakan betul dilema dan tekanan lingkungan terhadap dirinya. Tekanan terhadap Masriyah digambarkan semakin meningkat ketika ia menikah dengan seorang pelaku sufi yang mengalami ‘jadzab’ atau ekstase kecintaan tertinggi kepada Ilahi, sehingga ‘mengabaikan’ kebutuhan keluarganya. Dalam kondisi tersebut, Masriyah sebagai putri kiai yang sangat dihormati oleh lingkungannya harus rela ‘turun kelas’ berjualan krupuk demi memenuhi hajat hidupnya. Konflik batin yang dialami Masriyah semakin meningkat ketika harus bercerai dari sang sufi. Ia semakin terasing dari lingkungannya.

Uniknya, Masriyah justru memuji sang sufi sebagai sosok yang mengajarkan kemandirian bagi dirinya. Masriyah merasa dicintai sekaligus dijadikan murid oleh sang suami yang secara kasat mata terkesan abai pada kebutuhannya.

Ia juga? menggambarkan bagaimana proses transformasi semangat feminisme dan kesetaraan gender di lingkungan pesantren Babakan Ciwaringin, yang pada masa itu (tahun 1980-1990-an) masih benar-benar tradisional, bahkan masih kental dengan dikotomi antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren.

Saya teringat, ketika mondok di pesantren Assalafie, salah satu pesantren dari puluhan pesantren di Babakan Ciwaringin, di awal tahun 1998-an, sejumlah pengajar dan santri di pesantren masih gemar menyindir para santri yang sekolah formal, sebagai santri yang tak sepenuhnya berniat mencari ilmu agama. Hal itu terjadi di lingkungan pesantren putra. Tetapi dalam hal isu kesetaraan pendidikan bagi perempuan dan lelaki, di lingkungan pesantren saat itu sudah relatif ramah. Hal itu ditunjukkan dengan diperbolehkannya santri perempuan mengikuti sekolah formal di luar pesantren dan persamaan jenjang pendidikan madrasah diniyah (madrasah khusus kajian pesantren) yang kurikulumnya tak jauh berbeda dengan kurikulum di madrasah putra.

Namun, dalam kajian-kajian fiqih klasik, tren kajian fiqih ramah perempuan belum bisa diterima oleh kalangan kiai. Wacana politik kepemimpinan perempuan dan gugatan terhadap kitab ‘uqudulujjain’ yang ramai diperbincangkan di Jakarta saat itu mendapat penolakan dari kalangan kiai. Para kiai dan asatidz mengajarkan fiqih klasik dengan perspektif yang patriarkal, bahwa lelaki lebih kuat dan lebih tinggi kuasanya dari perempuan. Karenanya, perempuan tak berhak memimpin di ranah publik. Paradigma tersebut, ternyata selaras dengan hasil Musyarawah Nasional NU tahun 1998 di Lombok, yang (masih) menolak wacana presiden perempuan.? Jika akhir tahun 1990-an saja masih terdapat dikotomi dalam hak domain publik antara lelaki dan perempuan, maka dapat dibayangkan bagaimana stigma dan pandangan masyarakat pesantren di tahun 1980-an terhadap perempuan.

Mengubah Stigma Tanpa Menghancurkan Tradisi

Dari paparan novel tersebut, terungkap begitu kuatnya dominasi patriarkal di lingkungan pesantren yang didobrak oleh Masriyah. ‘Pemberontakan’ terhadap tradisi dengan tetap bertahan di tengah lingkungannya.? Meski kemudian ia berhasil ‘menaklukkan’ dominasi patriarkal, dengan menunjukkan kesuksesannya memimpin pesantren tanpa didampingi suami, namun tetap menjunjung citra kepesantrenan melalui sufisme yang dilakoni dan ditunjukkannya dalam karya sastra. Masriyah tampil sebagai pemenang dan membalik dominasi patriarkal. Sehingga mampu ‘berkuasa’ di atas para lelaki (santri dan pengurus pesantren) yang tetap taat dan hormat kepada sang Nyai.

Dalam keberhasilannya itu, seraya tetap besikap rendah hati – dengan mengakui peran para lelaki di lingkungannya- Masriyah telah melahirkan genre feminisme baru, yakni feminisme pesantren. Meskipun tidak frontal dan cenderung mengalah, namun pada akhirnya,? feminisme pesantren yang dilakoni Masriyah melampaui? feminisme liberal yang berorientasi pada kesejahteraan dan kesetaraan perempuan di segala bidang, sekaligus membantah teori feminisme psikoanalisis Freud, yang mengidentifikasi kelemahan perempuan sebagai akibat dari ‘ketiadaan penis’. Dalam biografinya, Masriyah juga tidak masuk dalam kelompok feminisme radikal yang meyakini bahwa patriarki ideologi harus dilawan dan dihapuskan sepenuhya, juga berbeda dengan feminsime marxis yang berorientasi menyamakan kelas antara lelaki dan perempuan (ragam teori feminisme ini bisa dibaca di Wiyatmi (2012: 19-23). Feminisme pesantren ala Masriyah justru? mempertahankan tradisi ketaatan dan penghormatan terhadap lelaki, yang terkesan mengalah pada tradisi patriarkal, namun justru disertai sikap mandiri dan kemampuan bangkit menunjukkan eksistensi yang setara dengan kiai (lelaki) tanpa mendapat resistensi berlebihan dari lingkungannya. Karena dilakukan dengan berlandaskan ajaran Islam, khususnya perilaku sufistik.



Perilaku sufistik yang ditampakkan oleh Masriyah, seperti dalam pengakuannya, diinspirasi oleh suami pertamanya, KH Syakur Yasin yang mengajarinya sikap mandiri selama mereka ‘berkelana’ di Tunisia dan mendorong Masriyah untuk ‘berkelana’ lebih jauh hingga ke Roma, Italia. Puisi-puisi cinta yang dibubuhkannya dalam novel? Bangkit Dari Tepuruk, –bisa jadi- merujuk pada laku sufistik perempuan yang ditelurkan oleh tokoh tabiít tabiín (generasi ke tiga setelah sahabat Nabi Muhammad Saw) Sayyidah Rabiáh Al-Adawiyah (94 H- 185 H) yang pertama kali meruaikan konsepsi cinta Ilahiah, cinta yang platonik di kalangan muslim. Namun begitu, dilihat dari sejumlah ‘tips’ menghadapi rintangan hidup yang ia uraikan? dalam Bangkit Dari Terpuruk, konsepsi dan laku sufistik Masriyah Amva lebih lekat dengan ajaran sufi Imam Al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M). Sufisme yang mensyaratkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan ukhrawi, menyelaraskan aturan syariat dengan hakikat, thariqah dan ma’rifat, serta mewajibkan proses berupa penempuhan keilmuan dan amaliah dalam laku riyadhoh (latihan) dan mujahadah (tekad yang bersungguh-sungguh) untuk meraih pencerahan (ma’rifat).





Pengaji di Wisdom Institute, Sekretaris Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Banten, Ketua Lembaga Penerbitan, Pers & Kajian Strategis (LPPKS) PB PMII. Alumni Pesantren Assalafie, Babakan Ciwaringin, Cirebon.? Bisa dihubungi melalui email: malikmughni@gmail.com dan twitter @tanmalika









Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pertandingan, Khutbah, AlaNu Pimpinan Pusat Muhammadiyah