Menlu Tegasan, Tak Ada Kesepakatan Rahasia dengan Israel

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Menteri Luar Negri Retno Marsudi menegaskan tidak ada pertemuan rahasia antara dirinya dengan Israel dan tidak ada kesepakatan rahasia yang dibuat antara kedua negara.

"Saya bisa tegaskan sekali lagi bahwa apa yang mereka sampaikan tentang pertemuan rahasia itu tidak ada," kata Retno di Jakarta, Kamis.

Menlu Tegasan, Tak Ada Kesepakatan Rahasia dengan Israel (Sumber Gambar : Nu Online)

Menlu Tegasan, Tak Ada Kesepakatan Rahasia dengan Israel

Ia menekankan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak Israel.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Retno juga membantah apabila ada pihak Israel yang datang diam-diam menemuinya. "Ya saya tidak tahu. Tapi kan mereka mengatakan karena berhubungan dengan saya. Kemenlu tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah," jelas Retno.

Sebelumnya, media Israel Hareetz mengabarkan Wakil Menteri Luar Negeri Israel menuding Menteri Luar Negeri Indonesia melanggar kesepakatan rahasia antara Indonesia-Israel. Israel menyebut ada kesepakatan yang tidak dipenuhi terkait kunjungan ke negara masing-masing.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menlu Retno sebelumnya mendapat penolakan saat akan melantik konsul kehormatan Indonesia di Ramallah yang akhirnya dilantik di KBRI Amman, Yordania. (Antara/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lakpesdam NU Serahkan Bantuan untuk 500 Nelayan di Batang

Batang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan bantuan untuk 500 orang nelayan di Kabupaten Batang di GOR Satria Subah, Jumat (18/11). Bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Lakpesdam NU Batang, Dinsosnakertrans menyerahkan bantuan berupa sarana dan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurut Kepala Dinsosnakertrans Sugiyatmo, perhatian Kemnaker untuk masyarakat nelayan melalui sosialisasi dan pemberian bantuan peralatan K3 diharapkan memperkuat program-program pemberdayaan nelayan sehingga keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud, terutama pada nelayan di Batang.

Lakpesdam NU Serahkan Bantuan untuk 500 Nelayan di Batang (Sumber Gambar : Nu Online)

Lakpesdam NU Serahkan Bantuan untuk 500 Nelayan di Batang

Kepala Dislutkan Batang Taufiq menambahkan, untuk program-program pemberdayaan nelayan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, nelayan perlu dilengkapi peralatan keselamatan kerja agar nelayan terus meningkatkan kesadaran pentingnya budaya K3.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagaimana disampaikan dalam sambutan Setdijen Dirjen Bina Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Herman Prakoso Hidayat mengharapkan kesadaran akan budaya K3 di kalangan nelayan semakin meningkat.

Ketua Lakpesdam NU Batang M Arif Rahman Hakim berharap peran semua pihak dapat meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan membangun kolaborasi yang sinergis untuk mengatasi semua permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi nelayan di Kabupaten Batang.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Alhamdulillah tahun 2016, Lakpesdam bersama dengan Kemnaker sudah memberikan 900 alat K3 kepada nelayan Batang. Bulan Februari lalu 400 paket untuk nelayan Batang kota. Sekarang 500 paket untuk wilayah Kecamatan Tulis, Subah, Banyuputih, dan Gringsing. Meskipun belum merata, kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut,” imbuhnya.

Perwakilan nelayan, Sunarto menyampaikan bahwa budaya K3 perlu dikembangkan secara terus-menerus karena telah terbukti bahwa tingkat penerapan K3 suatu negara sangat memengaruhi produktivitas dan daya saing. (Red Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Saudi Cekal Ulama yang Katakan ‘Perempuan Cuma Punya Seperempat Akal’

Jeddah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Syekh Saad al-Hijri, anggota komite yurisprudensi Provinsi Asir, Arab Saudi, membuat geger warga di negara setempat usai mengatakan bahwa perempuan tak semestinya mengemudikan kendaraan karena tidak ada dalil agama yang mendukung tentang itu.

Saudi Cekal Ulama yang Katakan ‘Perempuan Cuma Punya Seperempat Akal’ (Sumber Gambar : Nu Online)

Saudi Cekal Ulama yang Katakan ‘Perempuan Cuma Punya Seperempat Akal’

Lebih lanjut al-Hijri mengatakan, perempuan hanya memiliki seperempat akal sehingga ia tak bisa membuat keputusan saat berada di balik kemudi.

Al-Hijri melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah ceramah di depan khalayak di kota Khamis Mushait barat daya, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (22/9).

Ceramah al-Hijri pun mengundang kemarahan dari para pengguna media sosial di Arab Saudi. Mereka ramai-ramai menuntut agar pemerintah melarangnya berceramah dan menerbitkan fatwa. Reaksi ini direspon oleh Gubernur Asir Pangeran Faisal bin Khalid bin Abdulaziz dengan mencekal al-Hijri dari aktivitas ceramah.

Juru bicara gubernur Asir, Saad bin Abdullah al-Thabet, dalam sebuah siaran pers mengatakan, Pangeran Faisal telah mengeluarkan perintah untuk merespon pernyataan al-Hijri yang membuat gempar jagat media sosial dan mengecewakan banyak orang.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Thabet menambahkan, pembebas-tugasan al-Hijri dari kegiatan berceramah merupakan langkah yang bertujuan untuk membatasi pemanfaatan mimbar keagamaan sebagai ajang produksi statemen kontroversial dan merendahkan orang.

Ia bahkan mengingatkan, keputusan serupa akan diambil terhadap siapa pun yang mencoba memanfaatkan mimbar agama untuk menyuarakan pendapat yang merendahkan orang. (Red: Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah, Meme Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Inilah 6 Sikap NU Lampung Tentang Kebijakan FDS Permendikbud 2017

Bandar Lampung, Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Aksi damai menolak Full Day School (FDS) oleh delapan ribuan keluarga besar Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung di Lapangan Korpri kompleks perkantoran Gubernur Lampung dan DPRD Lampung , Bandar Lampung, Selasa (29/8). Aksi ini diakhiri dengan doa oleh para kiai-kiai dan dilanjutkan dengan pembacaan 6 sikap NU Lampung tentang FDS yang dibacakan oleh Ketua PW LPBH NU Provinsi Lampung Yudi Yusnadi.

Berikut isi pernyataan sikap KBNU Lampung.

Inilah 6 Sikap NU Lampung Tentang Kebijakan FDS Permendikbud 2017 (Sumber Gambar : Nu Online)

Inilah 6 Sikap NU Lampung Tentang Kebijakan FDS Permendikbud 2017

"Berkenaan dengan disahkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.p; yang memberlakukan FDS (sekolah sehari penuh) maka setelah memperhatikan aspirasi keluarga besar Nahdlatul Ulama di Propinsi Lampung mulai tingkat Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang, Ranting, Anak Ranting dan Satuan Pendidikan, baik secara tertulis maupun lisan, dengan ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Indonesia terlalu besar dan majemuk untuk diatur dalam pengaturan yang homogen, terlebih mengenai hak dasar pendidikan sebagai hak asasi manusia yang dijamin? konstitusi.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

2. Bahwa kondisi geografis Indonesia dan akses pendidikan yang tidak merata serta jarak tempuh sekolah yang jauh menyebabkan sulitnya anak didik untuk memenuhi ketentuan sekolah sehari penuh.

3. Bahwa Permendikbu Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi penguatan pendidikan karakter, bahkan cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah, sedangkan penguatan karakter tidak bisa secara serta merta di samakan dengan penambahan jam belajar.

4. Kebijakan sekolah lima hari dan 8 jam belajar yang dibuat Menteri akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Madin), padahal Madin merupakan tulang punggung yang membentengi umat dari persemaian paham dan gerakan radikalisme, oleh karena itu ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru malah diusik dan diancan eksistensinya.

5. Kebijakan Full Day School (FDS) harus didahului dengan kajian yang matang dan utuh dan tidak sekedar melihat kebutuhan masyarakat perkotaan dan mengorbankan masyarakat di daerah dan pedesaan.

6. Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang dipelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktu dalam sehari tetap bersama dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas maka keluarga besar Nahdlatul Ulama di Propinsi Lampung menyatakan menolak penerapan FDS dan mendesak dicabutnya Permendikbud No. 23 Tahun 2017. "

Aksi damai menolak FDS dihadiri ribuan warga nahdliyyin yang terdiri atas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Lembaga-Lembaga, Badan Otonom (Banom) NU dari 15 Kabupaten/Kota, yaitu Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Pergunu, Pagar Nusa, Sarbumusi, PMII dan lain-lain dan perwakilan pesantren se Lampung. (Akhmad Syarief Kurniawan/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tokoh, Aswaja Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Akar Nasionalisme dari Pesantren

Semarang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nasionalisme atau jiwa kebangsaan Indonesia, bukanlah kesadaran yang datang belakangan. Jiwa mencintai tanah air ini sudah mengakar jauh sebelum ada Indonesia. Dan akar itu ada di pesantren, di kalangan para ulama Nusantara.

Akar Nasionalisme dari Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Akar Nasionalisme dari Pesantren

Demikian disampaikan Katib Syuriyah PBNU KH Yahya Staquf salam sambutan pembukaan Konferensi Wilayah NU Jateng ke-14 di komplek sekolah Semesta Gunungpati, Semarang, Ahad (23/6).

Para kiai, sambung KH Yahya, sejak masa penjajahan sudah menyadari, mencintai dan membela tanah air adalah sebagian dari iman. Karena itu, nasionalisme adalah pengamalan syariat Islam. Jadi, semakin orang beriman, semakin cinta pada tanah airnya, dan semakin cinta pada bangsanya. Hal itu pula yang dijiwai oleh Hadlrotus Syaikh KH Hasyim Asy’ari ketika mendirikan NU di tahun 1926 masehi.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kiai muda yang biasa dipanggil Gus Yahya ini mengungkapkan, para ulama Aceh pada tahun 1886, dalam dokumen yang ditemukan oleh peneliti NU Jadul Maula pernah berfatwa, jika suatu masa ada kerajaan berdiri setelah merdeka dari jajahan Belanda, umat Islam di Aceh wajib menaati kerajaan tersebut.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Fatwa Ulama Aceh itu terbukti dengan pengakuan rakyat Aceh terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Bung Karno, dan Aceh menjadi penyumbang sangat besar bagi berdirinya republik ini,” tuturnya.

NU, kata dia, ikut mendirikan republik ini. KH Abdul Wahid Hasyim yang menjadi anggota tim 9 (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia-PPKI), ikut menyusun piagam Jakarta dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945. Jadi NU sejak dulu dan sampai kapanpun akan menjadi penjaga  NKRI.

Puncaknya, lanjut dia, pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Rais Am Syuriyah waktu itu, KH Ahmad Siddiq menegaskan, NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan umat Islam menjalankan syariat agama.

“Semua sikap NU dalam mendirikan dan mengawal republik ini, itu berdasar syariat. Ketika pada Oktober 1945 Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad untuk membela tanah air, itu juga demi menjalankan syariat,” tuturnya.

Ia tegaskan, sikap NU yang seperti itu harus dikabarkan. Agar orang-orang tahu bahwa Islam itu bukan yang memusuhi NKRI, menuding Pancasila sebagai thoghut dan menganggap Indonesia negara kafir. Agar khalayak mengerti bahwa  yang bersikap seperti itu tidak mewakili umat Islam.

Pembukaan Konferwil dihadiri sejumlah tokoh nasional, sesepuh NU pejabat pemerintah, politisi, pengamat dari luar negeri maupun tokoh ormas lain. Diantaranya mantan gubernur Jateng Ali Mufiz, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, mantan Wakil Gubernur H Ahmad, Dubes RI untuk Aljazair Ahmad Niam Salim.

Redaktur      : Abdullah Alawi

Kontributor : Muhammad Ichwan

     

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amalan, Sholawat, Doa Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tebarkan Perdamaian Melalui Jejaring Sosial

Cirebon, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Betapa luar biasanya penyebaran informasi melalui internet, terlebih melalui pemanfaatan jejaring sosial-media. Maraknya penggunaan situs pertemanan sebagai tempat untuk mempermudah komunikasi, menjalin relasi, serta menangkap dan menyebarkan informasi menjadi hal penting untuk diperhatikan sekarang ini.

Tebarkan Perdamaian Melalui Jejaring Sosial (Sumber Gambar : Nu Online)

Tebarkan Perdamaian Melalui Jejaring Sosial

Jika tidak dapat memanfaatkan dengan baik sebuah media yang masih terbilang baru itu, maka sosial media juga tak jarang melahirkan dampak-dampak negatif dan merugikan penggunanya. Seperti permusuhan, adu domba, sarana penyebar kebencian, bahkan mendorong sebuah tindak kekerasan terjadi di dunia nyata.

Demikian disampaikan Safi Alielha, pemimpin redaksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat berkesempatan untuk menyampaikan materi dalam workshop bertema “Sosial-Media Untuk Kemanusiaan” yang digelar oleh komunitas Gusdurian Cirebon, di Gotrasawala Center, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Sabtu (27/4).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Jejaring sosial-media di internet adalah semacam ? tempat ? berkumpul hampir setiap orang, dan yang dimaksud berkumpul adalah mempertemukan orang-orang, sebagaimana almarhum Gus Dur yang telah menjadi sosok yang paling banyak mengkonsolidasikan ruangan, maka kita teruskan perjuangan ? almarhum ? dengan menggunakan peluang internet sebagai media untuk menebarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk perdamaian,” papar pria yang biasa disapa Savic tersebut.

Savic juga menambahkan, kampanye untuk kemanusiaan mengandung pelbagai hal yang mesti dilakukan, yang paling mencolok dan membutuhkan sebuah kerja keras adalah saat meredam sebuah tindak kekerasan sebuah kelompok yang saat itu terjadi, selebihnya turut mengawal masyarakat dunia maya untuk secara terus menerus menebar pesan-pesan perdamaian.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Pesan penting yang harus disebarkan demi redamnya sebuah konflik itu harus dikemas dengan baik, dibutuhkan sebuah penyampaian konten dan materi yang menarik, sehingga akan banyak orang yang terlibat untuk membaca dan menangkap pesan tersebut, dalam hal ini memang dibutuhkan sebuah akurasi, strategi, dan pembelajaran kasus yang mendalam, agar perjuangan itu tidak setengah-setengah,” tambah Savic.

Sebelumnya, Ahmad Rovahan, direktur program JINGGA Media juga menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan sosial-media untuk sebuah pembelaan dan perlindungan kaum lemah. Dalam kesempatan tersebut dia menceritakan beberapa pengalamannya dalam memulangkan dan mengusahakan perlindungan terhadap beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang memiliki masalah di luar negeri melalui jejaring sosial di internet.

“Sebagian isi dari nilai-nilai kemanusiaan adalah melakukan upaya pembelaan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang mengharap sebuah gerakan pembelaan dan perlindungan, dan yang paling mudah tapi sangat berdampak untuk kita lakukan sekarang ini adalah dengan memanfaatkan jejaring sosial di internet semacam ini,” jelas Rovahan.

Workshop tentang pemanfaatan ? sosial-media untuk menebar nilai-nilai kemanusiaan ini dihadiri oleh 40-an peserta yang didelegasikan oleh pelbagai komunitas di Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Turut hadir sebagai peserta dalam workshop tersebut antara lain perwakilan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) kabupaten Indramayu, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) kabupaten Cirebon.

Redaktur ? ? : A. Khoirul Anam

Kontributor: Sobih Adnan

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nasional, IMNU, Khutbah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kemendes Kembangkan Konsep Transmigrasi Nelayan dan Penyangga

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sejak zaman orde baru, konsep transmigrasi identik dengan pola agraris, konsep pertanian dan perkebunan pun lebih banyak dikembangkan di beberapa kawasan transmigrasi. Namun, di era pemerintahan saat ini dengan visi ke maritimannya, juga mulai menggarap pola transmigrasi dengan konsep nelayan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan bahwa kawasan pantai potensial untuk pengembangan pola nelayan tangkap ikan dan budidaya. Oleh karena itu, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman dengan konsep nelayan.

Kemendes Kembangkan Konsep Transmigrasi Nelayan dan Penyangga (Sumber Gambar : Nu Online)

Kemendes Kembangkan Konsep Transmigrasi Nelayan dan Penyangga

"Berbeda dengan kawasan transmigrasi lain yang mayoritas mengembangkan konsep pertanian dan perkebunan," ujar ? Marwan, di Jakarta, Selasa (21/6).

Salah satu kawasan yang coba ingin dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi dengan konsep nelayan, salah satunya adalah kawasan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo menjadi salah satu prioritas pembangunan transmigrasi tahun ini.?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Berdasarkan studi Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi (RTSP), imbuh Marwan, kawasan tersebut potensial untuk 1000 KK (Kepala Keluarga). Oleh karen itu, ? Kemendesa PDTT di Tahun 2015 telah membangun 100 unit rumah transmigran dan telah ditempatkan transmigrasn sebanyak 65 KK (225) jiwa.

"Sisa rumah yang belum ditempati akan segera dipenuhi pada tahun 2016. Transmigran yang akan ditempatkan adalah transmigran dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat," ujarnya.

Untuk tahun ini, Marwan menjelaskan akan membangun 75 unit rumah dan akan menempatkan transmigran sebanyak 75 KK. Transmigran tersebut meliputi Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan Transmigran Penduduk Setempat (TPS). Selain transmigrasi dengan konsep nelayan, Marwan juga akan menerapkan pola transmigrasi lokal yang menempatkan para transmigran tidak jauh dari perkotaan.

"Konsep yang berbeda juga akan diterapkan di Pulubala Kabupaten Gorontalo, yang mengembangkan konsepsi keterkaitan desa-kota. Pulubala adalah lokasi transmigrasi yang dibangun berdekatan dengan ibukota kabupaten Gorontalo, yang memiliki akses cukup baik dengan jarak kurang lebih 20 Kilometer dari Ibukota," tandasnya.

Dengan konsep ini, diharapkan kawasan transmigran bisa menjadi hinterland kota, yang berfungsi sebagai buffer (penyangga) untuk mensuplai kebutuhan konsumsi pangan perkotaan. "Pulubala di Tahun 2015, telah dibangun hunian transmigrasi sebanyak 150 unit rumah, dan diimplementasikan transmigran sebanyak 90 KK (360 jiwa). Rumah kosong sebanyak 60 unit, akan diberikan kepada transmigran dari daerah asal yakni Provinsi Lampung, Banten, DIY dan Jawa Timur. Sedangkan Tahun 2016, akan dibangun 25 unit rumah transmigran yang merupakan pemenuh sisa daya tamping, dan saat ini dalam tahap konstruksi," ujarnya. (Red: Fathoni)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah, News Pimpinan Pusat Muhammadiyah