Presiden Iran Disambut Sholawat Badar

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinedjad tiba di gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB. Dengan pengawalan ketat presiden langsung memasuki ruang pertemuan lantai 8 dan disambut hangat oleh Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi bersama hampir semua jajaran pengurus besar NU baik Musytastar, Syuriah dan Tanfidziyah, ditambah perwakilan dari lajnah, lembaga, dan badan otonom NU, juga delegasi dari pengurus wilayah NU seluruh Indonesia.

”Sholatullah salamullah. ’ala thoha rosulillah. Sholatullah salamullah ’ala yasin habibillah,” begitu para kiai menyambut kedatangan presiden Iran. Kalimat itu disebut sebagai Sholawat Badar yang pada masa lalu digunakan oleh warga pesantren untuk membakar semangat juang melawan penjajahan. Sholawat Badar adalah Sholawat perang.

Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi sebelum menyampaikan sambutannya kontan menyebutkan salah potongan salah satu ayat al-Qur’an: ”Walillahi junudussamawati wal ’ardl. Wakanallahu azizan hakima” (Bahwa Pasukan langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Allah Mahamulia dan Bijaksana: Red).

Hasyim menyatakan, kunjungan para ulama, presiden Iran dan segenap rombongan ke PBNU adalah untuk bersilaturrahmi sembari menegaskan kembali bahwa program nuklir di Iran adalah untuk kepentingan pengembangan teknologi. Kepada PBNU, sebelumnya, pihak Iran menyatakan, program nuklir Iran tidak ada kaitannya dengan penciptaan senjata berat.

”Setelah ada penjelasan seperti itu maka tidak ada lain bagi PBNU kecuali berpendapat bahwa pengembangan energi nuklir adalah hak semua negara yang berdaulat. Indonesia pun berhak mengembangkan energi nuklir. Tidak ada satu negara pun yang berhak untuk menghalangi pengembangan teknologi. PBNU memberikan dukungan moral kepada Iran,” demikian hasim membacakan sambutannya.

Hasyim menyatakan, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak memusuhi negara manapun termasuk Amerika, Inggris, dan Australia. ”Kita tiak benci Amerika, wong banyak anggota kita yang lulusan sana. Kita hanya memusuhi kesewenang-wenangan, keserakahan dan hegemoni yang mereka paksakan,” kata Hasyim. (nam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syariah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Presiden Iran Disambut Sholawat Badar (Sumber Gambar : Nu Online)

Presiden Iran Disambut Sholawat Badar

Ketua NU Sumedang Lantik Kepala MTs Cikeruh

Jatinangor, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua PCNU Kabupaten Sumedang KH Sadulloh SQ, pada Sabtu (6/6) siang melantik kepala MTs Maarif Cikeruh yang baru Baban Sutaeban, S.Pd.I. untuk 4 (empat) tahun ke depan. Prosesi pelantikan ini dimulai pada pukul 13.00 sampai 15.30 bertempat di kampus MTs Maarif Cikeruh Jatinangor.

Baban yang merupakan alumni MTs Maarif Cikeruh angkatan ke-2 tahun 1983 ini dilantik menggantikan H Totoh Faeturrohman S.Ag. yang menjabat semenjak tahun 2012.

Ketua NU Sumedang Lantik Kepala MTs Cikeruh (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketua NU Sumedang Lantik Kepala MTs Cikeruh

Baban terpilih menjadi kepala sekolah menyisihkan satu calon lainnya Dra Hj. Cucu Rohayati yang juga diusulkan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan MTs Maarif Cikeruh. Kedua orng ini kemudian mengikuti seleksi yang diadakan PC LP Maarif pada tanggal 23 Mei 2015.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Komponen yang dinilai dalam seleksi tersebut diantaranya kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, supervisi pembelajaran dan ke-NU-an, yang dinilai oleh Pengurus PCNU, Pengurus LP Maarif dan tim profesional dari luar.

Totoh dalam sambutan terakhirnya menyampaikan bahwa MTs Maarif Cikeruh pada Tahun Pelajaran 2014/2015 memiliki 926 siswa dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 19. Sampai saat ini, panitia PSB sudah menerima 400-an calon siswa. Dia pun berharap agar kepala yang baru bisa membawa MTs Maarif Cikeruh lebih maju lagi.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara itu, Ketua PCNU mengamanatkan supaya MTs Maarif jatinangor terus membentengi siswa-siswinya dari faham radikalisme. 

"Jatinangor sebagai kawasan pendidikan di Sumedang bahkan Jawa Barat sangat rawan dimasuki berbagai macam faham, termasuk faham radikalisme dan faham yang akan memecah belah NKRI, oleh karena itu hendaknya para siswa diikutkan dengan berbagai macam kegiatan khususnya IPNU dan IPPNU," ujar Sadulloh.

Sadulloh juga menambahkan, bahwa faham Ahlussunnah wal Jamaah sampai saat ini terbukti sangat efektif menjadi perekat keutuhan NKRI. Oleh karena itu faham Ahlussunah wal jamaah an nahdliyyah perlu terus dijaga dan disebarkan, imbuhnya. (ayi abdul qohar/mukafi niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pendidikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pelajar NU Banten Rutin Kaji Isu Keagamaan sampai Kebangsaan

Serang,Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelajar adalah objek yang rentan untuk dieksploitasi dari gerakan radikalisme agama serta pengaruh-pengaruh negatif lain seperti penyalahgunaan narkoba. Jika pelajar tidak memiliki basis pemahaman keagamaan yang kuat, mereka akan terbawa arus dengan mudah.

Ketua PW IPNU Banten Akbar mengatakan, untuk menyikapi hal itu, pelajar NU Banten berupaya memperkuat dan mengisi pemahaman pelajar dengan kajian rutin mingguan. Dalam kajian tersebut, tak hanya persoalan keagamaan yang dibahas, tapi masalah kebangsaan.

Pelajar NU Banten Rutin Kaji Isu Keagamaan sampai Kebangsaan (Sumber Gambar : Nu Online)

Pelajar NU Banten Rutin Kaji Isu Keagamaan sampai Kebangsaan

“Kajian Pelajar Nahdhatul Ulama (Kapnu), adalah salah satu kegiatan yang intensif yang menjadikan sebuah progres bagi kader IPNU dalam menanggapi sebuah persoalan. Kajian kami ini tentang keagamaan, kebangsaan, keterpelajaran dan kemasyarakatan,” ujarnya di Sekretariat Pengurus Wilayah IPNU Banten, di Jalan Cipocok, Serang Banten, Rabu (14/9).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Harapan kami dengan adanya kajian ini, pelajar NU bisa lebih peka terhadap persoalan, kritis terhadap ketimpangan yang ada, serta bisa memberikan solusi kepada negara dan masyarakat.

Pada diskusi yang berlangsung di sekretariat IPNU Banten Rabu lalu, peserta membahas tema “Peran dan Tantangan Pelajar Masa depan”. Diskusi tersebut dihadiri salah satu tokoh muda NU Banten, Ahmad Bachir Gozali.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menjelaskan, pelajar adalah objek penting yang harus dikawal sebaik mungkin. Pelajar harus diberikan pendidikan agama yang jelas serta mengajak mereka untuk membiasakan diri mengikuti kajian lintas pelajar.

“Ke depan IPNU Banten akan terus mengadakan kajian pelajar lintas agama agar mereka (pelajar) yang nonmuslim bisa mengetahui bahwa Islam itu damai,” pungkasnya.

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kajian Sunnah, Pendidikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Investasi Bisnis Umrah Dihambat Peraturan Menteri Agama, Benarkah?

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Komnas Haji dan Umrah akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia agar memanggil Menteri Agama merevisi dan merombak PMA agar izin bisnis umrah (mendirikan PPIU) lebih simpel, sederhana, dan cepat tidak harus menunggu 2,5 tahun baru bisa buka bisnis umrah selain itu harus ada modernisasi sistem perizinan. 

Investasi Bisnis Umrah Dihambat Peraturan Menteri Agama, Benarkah? (Sumber Gambar : Nu Online)

Investasi Bisnis Umrah Dihambat Peraturan Menteri Agama, Benarkah?

Demikian rilis yang Pimpinan Pusat Muhammadiyah terima dari Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, Kamis (9/11) pagi.

“Komnas Haji dan Umrah  juga akan menyampaikan surat kepada Menko Perekonomian, Komisi VIII DPR RI, Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) dan Menteri Agama. Diharapkan dengan deregulasi dengan memangkas aturan yang tidak relevan, investasi dan iklim bisnis pada sektor umrah lebih bergairah,” lanjut Mustolih dalam rilis tersebut.

Ia mempertanyakan apa untung (benefit) yang diperoleh pemerintah (Kementerian Agama) dengan mempersulit izin bisnis umrah?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut Mustolih, salah satu stimulus peningkatan ekonomi yang tengah dicanangkan pemerintah adalah memangkas prosedur perizinan yang rumit dan berbelit-belit pada sektor investasi agar lebih cepat, sederhana dan efesien dengan melakukan deregulasi melalui paket-paket kebijakan ekonomi. Sedikit-sedikit iklim dan kemudahan investasi memunculkan optimisme dengan kemudahan dan pemangkasan izin berinvestasi. 

Sayangnya paket kebijakan tersebut tampaknya belum menyentuh sektor bisnis umrah. Sektor ini tidak bisa diremehkan mengingat dalam rentang satu musim umrah (satu tahun ada 8 bulan, 4 bulan sisanya musim haji) peredaran uang jemaah umrah mencapai puluhan triliunan rupiah. 

Melihat data jemaah umrah pada tahun 2015 mencapai 717.000 orang, pada tahun 2016  mengalami kenaikan sebanyak 818 orang jemah. Jika rata-rata biaya umrah Rp. 25 juta maka perputaran uang Jemaah 20 trilyun-an per musim umrah. Ini angka yang luar biasa besar. Banyak yang meyakini bisnis umrah salah satu sektor yang tahan krisis.

Angka tersebut sebetulnya sangat bisa didongkrak lebih siginifikan apabila pemerintah memberikan kemudahan dengan cara menyederhanakan izin penyelenggaraan bisnis umrah yang dikenal dengan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terlebih penduduk Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim di dunia. Makin mudah izin diberikan akan makin memberikan dampak positif kepada perekonomian negara.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Namun, saat ini izin untuk penyelenggaraan bisnis umrah yang diatur oleh Kementerian Agama melalui instrumen Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sudah menjadi rahasia umum dikenal sangat rumit, berbelit-belit, harus melalui birokrasi yang panjang, tidak efesien, tidak efektif dan system yang sudah ketinggalan zaman karena masih menggunakan sistem manual, dari meja pejabat ke pejabat lainnya. 

Padahal, birokrasi saat ini dituntut cepat dan efektif melayani kebutuhan masyarakat. Wajar bila Indonesia masih dianggap sebagai negara yang kurang ramah terhadap investasi dan mendapatkan indeks kemudahan investasi  (ease of doing business/EODB) masih berada diurutan ke-72 dari 191 negara berdasarkan catatan yang dikeluarkan Bank Dunia.

Dengan aturan tersebut, untuk mendapatkan izin umrah sedikitnya membutuhkan waktu 2,5 tahun. Aturan tersebut dinilai tidak masuk akal, tidak kompatibel dan harus dirombak total. Sulit untuk mencari dasar logika yang masuk akal (ratio legis) terhadap aturan tersebut. Sebab urusan penyelenggraan umrah bukan hanya semata-mata ibadah, tetapi dalam penyelenggaraannya aspek ekonomi sangat dominan. 

Terbukti saat ini hanya ada 800-an PPIU yang memiliki izin, itupun 80 persen tersentral berdomisili di wilayah Jabodetabek. Kendalanya tidak lain karena untuk mengurus izin umrah dari daerah harus bolak-balik ke Jakarta yang pasti memakan biaya, waktu, tenaga dan fikiran yang tidak sedikit. Padahal saat ini kita memasuki era digital yang semuanya bisa diringkas dan dipercepat dengan sistem online. 

Hal-hal yang memberatkan dan menghambat investasi binis umrah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 antara lain: Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus masyarakat harus menyiapkan 13 (tiga belas) dokumen yang diurus dari level kelurahan, kecamatan, propinsi hingga ke kantor pusat Kementerian Agama. SK terakhir (IZIN PPIU) diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Agama. PPIU juga harus memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW) paling singkat 2 (dua) tahun; memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Selain itu, apabila nantinnya akan membuka kantor cabang di luar wilayah domisil harus mengajukan izin kepada kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Kewajiban PPIU yang sudah mendapatkan izin membuat laporan penyelenggaraan perjalanan umrah, meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, dan pemulangan meliputi bimbingan ibadah umrah, data keberangkatan dan kepulangan Jamaah, penerimaan dan pengeluaran visa Jemaahyang disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Jemaah tiba di Tanah Air. 

Berikutnya, PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Kepala Kanwil setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim umrah berikutnya. Semua dokumen-dokumen tersebut harus tersedia dan diurus secara manual. 

Mustolih menegaskan panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk mengurus izin PPIU bukan saja membuat investor tidak bersemangat dan investasi mengalami stagnasi, tetapi dapat memicu dampak negatif lain misalnya dalam menciptakan penguatan good corporate governance di pemerintahan karena menstimulasi adanya oknum untuk melakukan pungli atau investor yang ingin izinnya cepat diproses, tetapi dengan menggunakan cara-cara instan tetapi melawan hukum.  (Red: Kendi Setiawan)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nusantara, Nahdlatul Ulama, Pahlawan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ibadah Haji untuk Memanusiakan Manusia

Subang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu hikmah adanya kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi Muslim yang sudah mampu secara materi adalah untuk memanusiakan manusia.

Ibadah Haji untuk Memanusiakan Manusia (Sumber Gambar : Nu Online)

Ibadah Haji untuk Memanusiakan Manusia

Demikian salah satu poin yang disampaikan KH. Asep Zarkasih dalam taushiyahnya pada acara walimatussafar salah seorang tokoh masyarakat Desa Caracas, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ahad (24/8)

"Perhatikan postur tubuh manusia: kepala di atas, perut di bawah. Coba lihat binatang domba, kepala dan perutnya sejajar, sama, bahkan kalau lagi makan kepala domba ada di bawah perut," ujar Pengurus MWCNU Kecamatan Cipeundeuy, Subang itu.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Asep melanjutkan, dalam bersikap dan bertindak seharusnya manusia itu mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan kepala, dalam hal ini adalah akal pikiran, jangan sampai melakukan sesuatu berdasarkan perut dan nafsu belaka.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Dalam bersikap dan bertindak jangan sampai seperti domba, akal ada di bawah perut. Mau nyari rezeki, lihat dulu, itu halal apa haram? Mau melangkah, pikir dulu, mau mengerjakan pekerjaan halal apa haram? Kalau tidak seperti itu, akan sembarang dan nanti urusannya sama polisi, KPK," tegasnya dengan bahasa Sunda

Dalam kesempatan itu Asep menegaskan, adanya ibadah haji adalah agar manusia menjadi manusia, karena ketika melaksanakan ibadah haji, orang akan melupakan kesenangan duniawi, yang ada adalah sedih dan terharu mengingat kebesaran dan keagungan Allah Swt. sehingga akan memberikan kekhusuan dalam beribadah.

"Pakaian haji itu untuk mengingatkan kita pada kematian dan kehidupan yang akan datang, putih semua, nanti kita kalau sudah mati tidak akan bawa apa-apa, hanya kain putih yang kita bawa," ujarnya

"Biasanya shalat di rumah itu di depannya tembok, sementara di Mekkah, shalatnya langsung menghadap ke kiblat, ke Kabah, bagaimana tidak sedih dan terharu. Di sana baca shalawat, makam Nabi yang dibacakan shalawatnya ada di depan mata," tambahnya

Ketua PGRI Kecamatan Cipeundeuy tersebut mengingatkan kepada ratusan orang yang menghadiri acara itu untuk selalu terus berdoa kepada Allah SWT sekaligus menabung supaya diberi kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. (Aiz Luthfi/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah AlaNu, Nusantara Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pesan Kiai Hasyim Asy’ari saat Menolak Bintang Jasa dari Belanda

Lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pondok pesantren, selain sebagai tempat menimba ilmu agama, juga sebagai tempat menempa akhlak dan basis perjuangan rakyat dalam melawan serta mengusir penjajah. Bahkan seluruh rentetan perjuangan di setiap era pergerakan nasional tidak lepas dari peran utama para ulama pesantren.

Hal itu ditunjukkan ketika Soekarno dan Jenderal Soedirman kerap meminta pandangan para kiai ketika ingin mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Melihat potensi pondok pesantren dengan kuatnya jiwa keagamaan dan nasionalismenya itu, penjajah secara khusus menyoroti pergerakan pesantren dan para kiai.

Pesan Kiai Hasyim Asy’ari saat Menolak Bintang Jasa dari Belanda (Sumber Gambar : Nu Online)

Pesan Kiai Hasyim Asy’ari saat Menolak Bintang Jasa dari Belanda

Bahkan strategi politik dalam bentuk segala cara dilakukan penjajah agar para kiai tunduk. Dengan tunduknya kiai yang dinilai mempunyai pengaruh kuat di tengah masyarakat, penjajah dengan sendirinya akan mudah menguasai mereka.

Pengabdian pada agama, bangsa dan negara berpadu menjadi satu pada diri KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947). Karena sikap dan sifat kepahlawanan serta keulamannya yang begitu kental itulah tidak henti-hentinya pemerintah kolonial berusaha membujuknya untuk bergabung.

Pada tahun 1937 mislanya, pernah datang kepada Kiai Hasyim Asy’ari seorang amtenar (utusan pemerintah Hindia-Belanda) bermaksud memberikan tanda jasa berupa Bintang Jasa yang terbuat dari perak dan emas. Tetapi dengan tegas kakek KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak pemberian itu. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 1985)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sikap ayah Kiai Wahid Hasyim itu tidak lepas dari pandangan bahwa apa yang dilakukan Belanda hanya intrik politik semata untuk menundukkan sikap kritis dan perjuangan para kiai pesantren dalam melawan penjajah. Lalu, Hadlratussyekh pun bergegas mengumpulkan santrinya lalu berkata:

Sepanjang keterangan yang disampaikan oleh ahli riwayat, pada suatu ketika dipanggillah Nabi Muhammad SAW oleh kakeknya Abdul Muthalib dan diberitahu bahwasanya pemerintah jahiliyah di Mekkah telah mengambil keputusan menawarkan tiga hal untuk Nabi Muhammad: 1) kedudukan yang tinggi; 2) harta benda yang berlimpah; dan 3) gadis yang cantik. Akan tetapi Baginda Nabi Muhammad menolak ketiga-tiganya itu dan berkata di hdapan kakeknya, Abdul Muthalib: “Demi Allah umpama mereka itu kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud agar aku berhenti berjuang, aku tak akan mau. Dan aku akan berjuang terus sampai cahaya Islam merata ke mana-mana, atau aku gugur lebur menjadi korban.” Maka, kamu sekalian anakku, hendaknya dapat meneladani Baginda Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi segala pesoalan.

?

Nampak perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari tidak terlepas dari tuntunan Nabi Muhammad. Bahkan konsep agama dan nasionalisme beliau yang masyhur yakni hubbul wathoni minal iman, merupakan ajaran Nabi Muhammad ketika membangun Negara Madinah dengan prinsip kecintaan pada tanah air yang diwujudkan melalui kesepakatan bersama (konsensus) Piagam Madinah antar sejumlah agama, suku, etnis, dan ras. (Fathoni)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai Pimpinan Pusat Muhammadiyah

ASBIHU Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji Awal Bulan Depan

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (ASBIHU NU) akan menggelar Diklat Sertifikasi Pembimbing Haji/Umrah. Kegiatan berlangsung 1-10 Mei 2017 di Gedung Asrama Haji Donohudan Solo, Jawa Tengah.

Pada diklat itu, PP ASBIHU NU bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai salah satu lembaga yang telah ditetapkan Kementerian Agama dalam pemberian Sertifikasi Pembimbing Haji.?

ASBIHU Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji Awal Bulan Depan (Sumber Gambar : Nu Online)

ASBIHU Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji Awal Bulan Depan

Mengacu pada Keputusan Dirjen Haji dan Umrah No: D/223 tahun 2015, sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jemaah haji mandiri dalam hal ibadahdan perjalanan; memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah.

Selain itu sertifikasi juga bertujuan untuk menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik; dan menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (quality assurance) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Untuk kegiatan tersebut, ASBIHU memberikan diskon 50 persen dari total kebutuhan biaya sebesar Rp.7 juta. Masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan dapat menghubungi nomor kontak Sekretaris Jenderal ASBIHU, H Nashir Maqsudi di nomor 0812-1881-2972 untuk informasi dan pendaftaran. (Kendi Setiawan/Abdullah Alawi)?

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU, Quote Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah