Selasa, 22 Januari 2008

LDNU Gelar Simposium Formulasi Dakwah dan Kebangsaan

Pasuruan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Lembaga Dakwah NU (LDNU) Jawa Timur segera menerbitkan buletin tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membendung faham garis keras yang saat ini sedang mewarnai wajah Islam Nusantara ini sehingga mengesankan bahwa Islam itu, radikal dan suka berdarah-darah.

Rencana diatas merupakan hasil rekomendasi dari Simposium selama dua hari yang berlangsung di Hotel Tanjung, Jl. Wilis Tretes, Pasuruan, 2-5 Januari 2013 lalu.

LDNU Gelar Simposium Formulasi Dakwah dan Kebangsaan (Sumber Gambar : Nu Online)
LDNU Gelar Simposium Formulasi Dakwah dan Kebangsaan (Sumber Gambar : Nu Online)

LDNU Gelar Simposium Formulasi Dakwah dan Kebangsaan

Selain penerbitan buletin, acara yang bertemakan, Formulasi Dakwah Aswaja dan Simposium Kebangsaan, itu juga sepakat akan membuat website Aswaja Annahdliyah dan buku khutbah, yang berisi tentang hakekat jihad dan Islam yang rahmatan lil alamin.?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Ada tiga rekomendasi mendesak yang harus segera kita lakukan. Pertama pembuatan buletin Aswaja Annahdliyah. Web Aswaja dan Buku Khutbah tentang Islam rahmatan lilalamin,” ujar Ketua LDNU Jatim KH Ilhamulloh Sumarhan, tadi siang.

Agar kegiatan ini segera sampai ke tingkat akar rumput dan umat, lanjut Kiai Ilhamulloh, hendaknya kegiatan serupa juga dilaksanakan di tingkat cabang di Jawa Timur.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Kegiatan serupa juga akan digelar di masing-masing cabang, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini,” tandasnya.

Ikut memberikan pengarahan dalam acara itu, Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi, KH Ali Maschan Musa atas nama Komisi ? VIII DPR RI dan Prof Dr KH Abdul A’la, rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kiai Hasyim, saat itu banyak mengupas masalah perkembangan teroris internasional. Menurutnya, munculnya teroris–teroris baru lantaran adanya ketidakadilan global. Sehingga muncul gerakan radikal.

Sementara itu, Kiai Ali Maschan, pada kesempatan banyak mengupas masalah kebijakan pemerintah, terkait dengan masalah teroris dan gerakan radikal. Sedangkan, Profesor Abdul A’la, menyampaikan masalah tafsir jihad ditinjau dari aspek hukum Islam.

Simposiaum ? ini diikuti ? 120 orang peserta. Mereka datang dari perwakilan Cabang LDNU se Jatim dan da’i penyuluh.Turut hadir pada acara itu, Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Miftachul Ahyar, Wakil Ketua PWNU yang membidangi da’wah Drs H Abdul Wachid Asa.?

Redaktur ? : Mukafi Niam

Kontributor: Imam Kusnin

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Makam Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 17 Desember 2007

Semangati Peserta UN, Ketum IPPNU: Jangan Nyontek

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ujian Nasional (UN) untuk siswa kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengeh Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah digelar serentak mulai Senin (4/4) kemarin. Sesuai data Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia (Kemendikbud RI), UN tahun ini akan diikuti sebanyak 3.302.673 siswa di seluruh Indonesia.

Contek-mencontek, bocoran soal jawaban, alat komunikasi di ruang ujian hingga merubah jawaban soal yang dilakukan oknum pejabat sekolah merupakan persoalan klasik yang seringkali ditemukan saat UN berlangsung. Persoalan-persoalan tersebut selalu terulang setiap tahunnya.?

Semangati Peserta UN, Ketum IPPNU: Jangan Nyontek (Sumber Gambar : Nu Online)
Semangati Peserta UN, Ketum IPPNU: Jangan Nyontek (Sumber Gambar : Nu Online)

Semangati Peserta UN, Ketum IPPNU: Jangan Nyontek

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Puti Hasni mengingatkan peserta UN untuk mengerjakan soal sebaik mungkin, jujur dan tidak mencontek. “Kerjakan soal sebaik mungkin. Jangan menyontek. Percayalah dengan kemampuan diri sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap siswa-siswi Indonesia akan menjadi kader terbaik bangsa jika mereka mengerjakan soal UN dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras.?

“Majulah pelajar Indonesia, makin jaya, dan mampu menjadi kader terbaik bangsa,” tandas perempuan jebolan Buntet Pesantren tersebut. (Muchlishon Rochmat/Zunus)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tegal, Ahlussunnah, AlaSantri Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 11 November 2007

Andai Tuhan Tak Menutup Aibku

Andai Tuhan Tak Menutup Aibku

Takkan sanggup rasanya,

Aku memperbincangkan aib manusia lain

Bila aku ingat, kita juga punya aib

Andai Tuhan Tak Menutup Aibku (Sumber Gambar : Nu Online)
Andai Tuhan Tak Menutup Aibku (Sumber Gambar : Nu Online)

Andai Tuhan Tak Menutup Aibku

Takkan sempat rasanya,

Aku menggunjing salah manusia lain

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bila aku ingat, kita punya kesalahan

Andai saja aibku dan salahku itu tampak

Pastilah aku lebih hina dari yang ku cerca

Pastilah aku lebih salah dari yang kuanggap salah

Aku bukan manusia baik,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hanya saja tuhan menyayangiku,

dengan menutup aib-aibku.

Iman yang kumiliki hari ini,

Bisa saja lari meninggalkan diri hina ini

Menampakkan keburukan hati ini

Menghinakanku sehina-hinanya?

Malang, 24 Oktober 2016

Mukhammad Lutfi,? Sahabat PMII Rayon “Perjuangan” Ibnu Aqil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Abdi Ma’had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah PonPes, Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 10 Oktober 2007

Menimbang Wacana Full Day School

Oleh Ahmad Saifuddin



Beberapa hari terakhir, full day school atau sekolah sehari penuh menjadi tema pembicaraan yang hangat setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhadjir Effendy, mewacanakan full day school diterapkan di sekolah dasar dan menengah negeri di Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwa sistem full day school tersebut sudah terlebih dahulu diimplementasikan oleh sekolah-sekolah swasta.

Menimbang Wacana Full Day School (Sumber Gambar : Nu Online)
Menimbang Wacana Full Day School (Sumber Gambar : Nu Online)

Menimbang Wacana Full Day School

Sesaat setelah dilontarkannya wacana tersebut, gelombang pro dan kontra mengalir dengan cepat. Pihak yang mendukung wacana full day school menganggap bahwa sistem full day school adalah sistem pendidikan yang dapat membantu para orang tua yang memiliki jam kerja tinggi sehingga dengan sistem full day school, anak bisa belajar dalam lingkungan yang terarah. Selain itu, anak bisa belajar di sekolah selama orang tua belum pulang dari bekerja. Dengan demikian, anak berada dalam lingkungan yang diawasi.

Sedangkan pihak yang menolak sistem full day school menganggap sistem tersebut bisa mereduksi keterampilan interaksi sosial anak dengan masyarakat sekitar dan membebani pikiran dan psikologis anak. Mereduksi keterampilan interaksi sosial anak dengan masyarakat karena anak dididik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Sehingga tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dikhawatirkan anak tidak terdidik untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Terkait wacana sistem sekolah sehari penuh tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa sistem full day school yang dimaksud bukan berarti belajar sehari penuh tetapi memastikan peserta didik mengikuti penanaman pendidikan karakter. Kegiatan peserta didik nantinya akan ditambah dengan kegiatan ko-kurikuler seperti kesenian dan keterampilan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Di sisi lain, Asrorun Ni’am (Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa sistem full day school atau sekolah sehari penuh ini akan mengurangi intensitas interaksi dengan orang tua. Pada akhirnya, akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang kurang optimal. Selain itu, sistem pendidikan juga harus menghargai keragaman daerah masing-masing yang memiliki ciri khas dalam mewujudkan pendidikan yang optimal.

Tulisan ini akan memfokuskan pada berbagai kemungkinan yang terjadi ketika sistem full day school atau sekolah sehari penuh diterapkan secara menyeluruh. Namun, sebelum itu, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem full day school. Dalam bukunya Full Day School & Optimalisasi Perkembangan Anak (2008: 61), Wiwik Sulistyaningsih mengemukakan bahwa full day school merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran agama secara intensif. Dengan demikian, full day school menerapkan tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa dan kegiatan rekreatif. Maka dari itu, pembelajaran dimulai pukul 07. 00 WIB dan pulang pada pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah konservatif, anak biasanya sekolah sampai pukul 13.00 WIB. Rasio guru pada sistem full day school idealnya adalah satu guru bertanggung jawab pada sepuluh anak.

Sistem full day school hadir sebagai jawaban bagi zaman yang menunjukkan krisis moral dan di sisi lain, tuntutan pekerjaan orang tua semakin tinggi sehingga jam kerja pun semakin bertambah. Meskipun demikian, sistem ini perlu dikaji dari berbagai segi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sistem sekolah sehari penuh ini idealnya satu guru bertanggung jawab atas sepuluh anak. Pertanyannya, apakah sekolah dan pemerintah bisa mempersiapkan guru yang memadai sehingga rasio ideal tersebut bisa dicapai? Permasalahan selanjutnya adalah, apakah sekolah dan pemerintah mampu membentuk guru menjadi guru yang terampil dan kuat dalam membimbing dan mendidik anak sehari penuh?

Kemungkinan permasalahan yang lain bisa saja muncul. Sistem sekolah sehari penuh memberikan tambahan berupa pelajaran keagamaan. Apakah sekolah dapat mempersiapkan guru yang berkompeten dalam bidang keagamaan untuk membimbing anak? Karena tidak semua guru berkompeten dalam bidang keagamaan. Bidang keagamaan juga bukan merupakan bidang yang bisa dengan mudah dipelajari hanya dengan buku dan guru biasa. Terlebih lagi banyak hal dalam keagamaan yang bersifat abstrak dan butuh metode atau teknik khusus untuk memahamkan anak yang dalam masa perkembangannya, anak-anak sampai remaja itu memiliki karakter yang ingin tahu dan tidak puas akan jawaban.

Selain itu, kalau pun di sistem sekolah sehari penuh memberikan tambahan pelajaran keagamaan, hasilnya akan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena varian pelajaran keagamaan yang diberikan terbatas, misalkan hanya hafalan surat. Bisa kah sekolah-sekolah menyediakan pelajaran Al Qur’an, hadits, tauhid, tarikh Nabi, tajwid, nahwu, sharaf, fiqh, atau pelajaran keagamaan lain yang bersifat khusus (bagi penganut agama selain Islam)? Jika pun bisa, lalu apa bedanya antara sekolah umum dengan sekolah keagamaan? Sehingga akan berakibat pada kurikulum yang dianut. Jika pun bisa, seberapa jauh sekolah bisa menyediakan guru-guru yang berkompeten dalam pelajaran-pelajaran keagamaan itu?

Selain itu, stamina anak sudah berkurang meskipun sekolah sudah menyediakan waktu istirahat. Tetapi apakah istirahatnya tersebut bisa dipastikan istirahat tidur siang? Berbeda halnya jika anak pulang sekolah jam 13.00, anak bisa makan siang dan istirahat di rumah. Orang tua bisa berinteraksi dengan anak setelah anak pulang sekolah kemudian mengkondisikan anak untuk tidur. Lalu pada sore hariya selepas ‘Ashar, anak diikutkan ke pembelajaran agama di madrasah sore atau TPA. Hasilnya akan lebih maksimal. Terlebih lagi di madrasah dan TPA, pengajarnya lebih berkompeten dalam bidang keagamaan, serta jenis pembelajaran keagamaannya lebih banyak dan pembahasannya lebih mendalam.

Wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhadjir Effendy, menerapkan sistem sekolah sehari penuh karena ingin membentuk karakter dengan kegiatan permainan dan keterampilan. Konsekuensinya, sekolah juga harus bisa menyediakan tenaga pengajar yang berkompeten dalam bidang itu. Selain itu, pengajar keterampilan dan permainan juga harus memahami metode transfer pengetahuan dan internalisasi nilai pada peserta didik, sehingga tidak sekedar berkompeten dalam bidang keterampulan dan permainan. Jika pengajar keterampilan dan permainan haya berkompeten dalam memberikan keterampilan dan permainan tanpa bisa menginternalisasikan nilai di balik keterampilan dan permainan itu, pembentukan karakter akan kurang maksimal.

Seperti yang sudah dijelaskan, sistem sekolah sehari penuh merupakan jawaban bagi orang tua yang memiliki kesibukan tinggi dalam bekerja. Lalu, apakah semua orang tua di semua daerah di Indonesia sibuk bekerja sampai sore dan malam hari? Tentu saja tidak. Di sisi lain, terdapat banyak fenomena bahwa sistem sekolah sehari penuh yang berniat membantu orang tua mendidik anak, disalahpahami oleh banyak orang tua bahwa sudah cukup bagi anak untuk belajar di sekolah. Sehingga, kondisi yang ada adalah pelemparan tanggung jawab mendidik anak dari orang tua ke sekolah. Padahal, orang tua yang justru memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Kunci terbentuknya karakter anak adalah dari bagaimana orang tua berinteraksi dan seberapa jauh orang tua memiliki kedekatan emosional dengan anak.

Terlebih lagi, jelas Muhadjir Effendy, sistem sekolah sehari penuh yang diwacanakan akan mengakhiri jam pelajarannya pada pukul 17.00. Anak akan kelelahan dan mempengaruhi intensitas komunikasi dengan orang tua. Ini yang dikhawatirkan oleh Asrorun Ni’am (Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Padahal, orang tua adalah kunci tumbuh kembang anak, terlebih lagi mengenai perkembangan emosi dan psikologisnya. Orang tua adalah pihak yang selalu bersama dengan anak sepanjang masanya. Sehingga, orang tua yang menjadi kunci perkembangan emosi dan psikologis anak. Orang tua harus memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh anak. ketika orang tua dapat memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh anak, maka karakter anak akan terbentuk dengan baik.

Belum lagi intensitas sosialisasi anak dengan lingkungan sekitarnya akan sangat terbatas juga. Meskipun wacananya hari Sabtu dan Minggu menjadi hari libur, tetap saja berpengaruh pada pola komunikasi anak dengan keluarga dan masyarakat. Karena yang dibutuhkan dalam berkomunikasi dan berinteraksi bukan soal kuantitas waktu, tetapi intensitas dan kontinuitas sehingga terbentuk pola yang rutin dan terus menerus dilakukan sehingga membentuk karakter dan sikap anak. Jika sistem sekolah sehari penuh menawarkan belajar sampai sore dan dua hari libur, kuantitas komunikasi dan interaksi dengan keluarga mungkin bisa saja tercukupi, namun kontinuitas dan intensitasnya tidak dapat terpenuhi sehingga tumbuh kembang anak akan kurang maksimal.

Dampak lainnya adalah bisa saja orang tua menjadi kurang peka terhadap tumbuh kembang anak karena kebersamaan orang tua dengan anak otomatis akan berkurang juga. Selain itu, orang tua bisa kesulitan untuk mendekati anak. Efeknya, kedekatan emosional orang tua dengan anak akan berkurang. Pada akhirnya, orang tua kurang mampu membaca sikap anak dan permasalahan anak. Dampak masa depannya bisa saja memberikan anggapan pada anak bahwa keluarga bukan “tempat kembali” ketika anak bermasalah.

Berbeda dengan sistem boarding school atau pondok pesantren, meskipun anak memiliki intensitas pertemuan dengan orang tua yang sangat terbatas, namun dalam pondok terdapat figur (kiai atau ustadz) yang selalu mengawasi dan menginternalisasi nilai dan karakter. Terlebih lagi doktrin tentang adab menghormati orang tua sangat ditekankan. Sehingga, karakter menghormati dapat terbentuk secara maksimal. Sistem pesantren juga menganut pembelajaran yang berkala atau pada waktu-waktu tertentu namun rutin dan kontinyu sehingga tidak memforsir stamina individu.

Dengan demikian, sistem sekolah sehari penuh tidak perlu terburu-buru untuk diterapkan. Perlu kajian mendalam dan dalam jangka waktu yang panjang. Karena untuk membentuk anak tahan banting dan berkarakter tidak harus dengan sistem sekolah sehari penuh, tetapi dengan orang tua memenuhi kebutuhan asah, asuh, asih anak. Kebijakan yang baik bukan didasarkan atas perbedaan kebijakan yang baru dengan kebijakan yang lama, namun didasarkan pada seberapa jauh analisis SWOT dilakukan pada kebijakan yang akan dicanangkan. Wallâhu a’lam bish shawâb.

Penulis adalah psikolog pendidikan dan wakil sekretaris PW IPNU Jawa Tengah



Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nahdlatul Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 01 Oktober 2007

PMII Purworejo Kawal Nasib Buruh Toko

Purworejo, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menindak lanjuti aksi turun jalan memperjuangkan kenaikan gaji buruh toko di Purworejo, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purworejo mengadakan audiensi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Purworejo, Senin (5/5).

PMII Purworejo Kawal Nasib Buruh Toko (Sumber Gambar : Nu Online)
PMII Purworejo Kawal Nasib Buruh Toko (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII Purworejo Kawal Nasib Buruh Toko

Kedatangan empat mahasiswa pengurus PMII tersebut diterima Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertransos Purworejo Sujana SH. Dalam pertemuan tersebut, PMII mengadukan temuan di lapangan terkait rendahnya gaji buruh toko yang masih jauh dari UMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah untuk Kabupaten Purworejo sebesar Rp 910 ribu per bulan.

"Terus terang kami prihatin dengan rendahnya gaji teman-teman buruh yang jauh dari UMK Purworejo. Untuk itu, kami meminta agar Disnakertransos mengambil langkah-langkah konkrit agar nasib mereka mengalami perbaikan," kata jurubicara PMII, Muhammad Arifin.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Arifin menambahkan, biar bagaimanapun ia merasa bahwa rendahnya gaji buruh toko di Purworejo mengharuskan pemerintah untuk turun tangan. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan para buruh khususnya buruh toko tidak akan pernah hidup dengan layak karena gaji yang diterimanya sangat rendah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Meskipun begitu kami menyadari bahwa iklim ekonomi di Purworejo kurang memungkinkan bagi para pengusaha untuk memberikan upah yang sesuai dengan UMK yang ditetapkan. Namun paling tidak, dengan adanya pengawasan atau himbauan dari Pemerintah akan menjadikan gaji mereka sedikit naik," tandasnya.

Selain itu, Arifin juga menyampaikan beberapa pekerja dibeberapa toko yang mendapat perlakuan kurang manusiawi dari majikannya. "Dari penelusuran kami ada toko-toko yang dengan seenaknya main pecat kepada karyawannya terutama saat masa training. Dengan sistem ini, toko itu selalu mempekerjakan karyawan dengan gaji murah," tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Sujana SH menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap nasib para buruh khususnya buruh toko. Menurutnya permasalah buruh toko yang mayoritas berada disektor usaha kategori marginal memang cukup memperihatinkan.

"Secara berkala kami juga melakukan monitoring dan pengawasan ke toko-toko. Jadi kami sebenarnya juga sudah tahu dengan pemasalah gaji buruh tersebut," katanya.

Namun, sambung Sujana, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena pertama regulasi UMK tersebut hanya diperuntukkan bagi usaha formal bukan usaha marginal yang mempekerjakan karyawan dibawah 10 orang.

"Terus terang kami tidak bisa berbuat banyak karena melihat iklim ekonomi di Purworejo yang belum memungkinkan. Selain itu kalau kami melangkah lebih jauh misalnya dengan membuat edaran untuk menaikkan gaji juga melanggar karena pengupahan bagi karyawan usaha marginal belum diatur oleh undang-undang ataupun perda," tandasnya. (Lukman Hakim/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kamis, 30 Agustus 2007

Ketua PP IPPNU Kunjungi Komisariat Unnes

Semarang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Farida Farichah selaku Ketua PP IPPNU melakukan kunjungan ke IPNU-IPPNU Komisariat Unnes pada 12 Januari 2013. Kunjungan diisi dengan sharing dan makan bersama dalam suasana yang santai. 

Ketua PP IPPNU Kunjungi Komisariat Unnes (Sumber Gambar : Nu Online)
Ketua PP IPPNU Kunjungi Komisariat Unnes (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketua PP IPPNU Kunjungi Komisariat Unnes

Kunjungan tersebut merupakan agenda yang luar biasa bagi rekan-rekanita IPNU-IPPNU Komisariat Unnes. Mengingat bahwa Farida dulu adalah alumni dari IPPNU komisariat Unnes.

Dalam kunjungan tersebut hadir beberapa alumni antara lain Nur Syafaah (ketua IPPNU Unnes 2006), Maghfiroh (Ketua IPPNU Unnes 2008), Dian (ketua IPPNU Unnes 2012), Dina (Wakil Ketua IPPNU Unnes 2012) dan Irmawan (ketua IPNU Unnes 2012). 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Acara tersebut dihadiri oleh pengurus IPNU-IPPNU Unnes 2013 Aan (Ketua IPNU), Ruqy (ketua IPPNU) dan pengurus yang lain (Mailiz, Ana,  Afifah, Singgih dan Zaqi). Dalam forum tersebut, “srikandi-srikandi” IPPNU Unnes saling berbagi pengalaman dan melepas rasa rindu setelah beberapa lama tidak bertemu.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bisa mendapat pengalaman langsung dari alumni-alumni,” ujar Ruqy.

Kepengurusan IPNU-IPPNU Komisariat Unnes sangat beruntung bisa didatangi langsung oleh ketua IPPNU, dan berharap dengan kedatangan Farida akan menambah kesemangatan bagi pengurus-pengurus baru.

“Ini memberi semangat bagi kita agar bisa mengikuti jejak alumni kita ini, sekarang tugas kita adalah merapatkan barisan, dengan meningkatkan dan mengaplikasikan Belajar, Berjuang dan Bertaqwa di kepengurusan yang baru di kampus Universitas Negeri Semarang,” ujar Aan.

Redaktur: Mukafi Niam

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pertandingan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 21 Agustus 2007

Pesantren Tebuireng Tolak RUU Tembakau

Jombang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan dinilai menjadi ancaman serius bagi Indonesia dalam upaya meraih bonus demografi. RUU ini juga dinilai hanya menguntungkan segelintir pemilik industri rokok dan merugikan kesehatan masyarakat.

"Salah satu indikasinya, daftar 10 orang terkaya di Indonesia ternyata didominasi oleh pengusaha rokok," kata pegiat Social Movement Institute (SMI) Eko Prasetyo dalam diskusi dan konferensi pers Menolak RUU Pertembakauan di Pesantren Tebuireng, Kamis (24/11) sore.

Pesantren Tebuireng Tolak RUU Tembakau (Sumber Gambar : Nu Online)
Pesantren Tebuireng Tolak RUU Tembakau (Sumber Gambar : Nu Online)

Pesantren Tebuireng Tolak RUU Tembakau

Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Prijo Sidipratomo yang turut hadir dalam diskusi ini mengaku prihatin melihat fakta bahwa lebih dari 50 persen penduduk miskin ternyata terjebak candu rokok. "Uang yang dibelanjakan masyarakat untuk membeli rokok jauh melebihi belanja untuk kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mengutip data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Prijo menyebut rokok menempati peringkat kedua konsumsi rumah tangga termiskin setelah padi-padian. "Belanja rokok juga senilai 14 kali lipat belanja daging, 11 kali biaya kesehatan dan 7 kali lipat biaya pendidikan," tegas Prijo.

Karena itu, Prijo mengajak kalangan pesantren dan tokoh masyarakat untuk mendesak agar RUU Pertembakauan dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016-2019. "RUU ini hanya akan melindungi kepentingan perusahaan rokok dan mengancam masa depan bangsa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menyatakan kesiapan pesantren yang dipimpinnya untuk secara proaktif mengampanyekan bahaya rokok. "Sejak saya masuk ke Tebuireng pada 2006, larangan merokok itu sudah ada. Saat ini, larangan tersebut juga telah berlaku bagi kalangan guru," ujar Gus Sholah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Meski demikian, Gus Sholah mengakui, masih banyak kalangan kiai dan pesantren (di luar Tebuireng) yang merokok. "Karena itu, kita ingin memberi informasi kepada kalangan santri kenapa? mereka dilarang merokok. Agar mereka sadar (terhadap bahaya rokok). Mungkin saja mereka merokok karena orang tuanya merokok, atau mungkin kawan dan tetangganya merokok," tutur adik kandung Gus Dur ini.

Gus Sholah mengaku miris menyaksikan data konsumsi rokok yang jauh melebihi belanja kesehatan dan pendidikan. "Tugas kita bersama untuk menyiapkan generasi masa depan, yang kita sebut generasi emas. Jangan sampai bonus demografi malah menjadi bencana demografi," harapnya.

Di akhir acara, Gus Sholah dan para tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini menandatangani pernyataan bersama berjudul Tolak RUU Pertembakauan. Pernyataan yang berisi sepuluh poin tuntutan tersebut antara lain mendorong pemerintah dan DPR RI untuk menarik dan membatalkan RUU Pertembakauan dari Prolegnas 2016-2019 demi melindungi bangsa dari keterpurukan multisektor akibat konsumsi rokok.

Selain Gus Sholah, Prijo Sidipratomo dan Eko Prasetyo, pernyataan bersama itu juga ditandatangani oleh budayawan D Zawawi Imron dan guru besar antropologi hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Djawahir Tantowi. Mudir Pesantren Tebuireng Luqman Hakim dan beberapa anggota Komnas PT juga turut menandatangani pernyataan tersebut. (Ibnu Nawawi/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Meme Islam, Sholawat, Ulama Pimpinan Pusat Muhammadiyah