Padang,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya sistem demokrasi yang berakar dari agama dan budaya Indonesia sendiri. Demokrasi yang dirumuskan para pendiri Negara Republik Indonesia tahun 1945 silam adalah permusyawaratan perwakilan, bukan demokrasi pemilihan langsung yang salah satu penyebab bobroknya proses kepemimpinan nasional.
 |
| PMII Padang: Demokrasi Harus Berakar Budaya dan Agama (Sumber Gambar : Nu Online) |
PMII Padang: Demokrasi Harus Berakar Budaya dan Agama
Hal itu terungkap pada Diskusi Publik yang diselenggarakan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Padang, Sabtu (24/5/2014) di hotel Daima, Padang seperti dilansir oleh sitinjaunews.com.
Tampil sebagai narasumber A’wan PBNU Buya Tuanku Bagindo Muhammad Leter, Wakil Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MII) Jel Fathullah Al Anshori, Lc dan Wakil Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat Rahmat Tunku Sulaiman.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Diskusi Publik dibuka Ketua PKC PMII Minangkabau Habibullah, dihadiri Ketua PC PMII Padang Hasbullah Alqomar, Mabincab PMII Padang Firdaus. Diskusi Publik diikuti 100-an peserta berasal dari utusan organisasi kemahasiswaan diberbagai perguruan tinggi, OKP dan kader PMII Kota Padang.
Menurut M. Letter, sejak era reformasi demokrasi yang ditiru dan diterapkan di Indonesia demokrasi barat, liberal dan bebas. Seperti demokrasi tanpa batas. Bayangkan, Amerika Serikat saja, yang negaranya besar dan sudah maju hanya memiliki 2 partai. Tapi Indonesia memiliki 12 partai.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
“Sistem demokrasi sekarang yang diterap di Indonesia, dimana harga dan nilai seorang profesor dengan orang maling sama saja. Artinya, jika ada 10 orang yang akan memilih, ada 7 orang diantaranya maling, maka pemimpin yang dihasilkan adalah maling. Karena suara terbanyak itu pasti akan memilih orang maling. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak pemimpin dan pejabat maling uang rakyat,” kata M. Letter yang juga Ketua Mubalig Sumbar ini.
Sistem demokrasi yang kini berkembang dengan pemilihan langsung juga mendorong biaya tinggi. Sehingga pemimpin yang terpilih cenderung “maling” untuk mengembalikan cost yang sudah dihabiskan dalam proses pemenangan pemilu, katanya.
Solusinya, kata M.Leter, harus dikembalikan pada demokrasi perwakilan. Dalam Islam demokrasi yang dikembangkan adalah permusyawaratan/perwakilan. “Sekarang yang terjadi bukan lagi era reformasi, melainkan era repot sekali,” kata M. Leter sambil guyonan disambut tawa hadirin.
Budaya sebagai salah akar budaya politik demokrasi di Indonesia kini sudah rusak. Mereka yang tampil wah, punya uang yang dibagi-bagikan ke masyarakat, dianggap pemimpin pilihan rakyat. Padahal tampilannya di publik hanya pencitraan, uang dibagi-bagikan, sekalipun hasil maling. Masyarakat tidak peduli apakah bermoral atau tidak, jika sudah membagi-bagikan “sesuatu” dianggap sudah layak jadi pilihan sebagai pemimpin, kata M.Leter.
Ketua PC PMII Padang Hasbullah Alqomar menyebutkan, diskusi publik ini diselenggarakan menyambut peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1435 H. Sekaligus menyongsong pelaksanaan pemilihan presiden langsung pada Juli 2014 mendatang.
“Kader PMII harus banyak kajian Islam dan Demokrasi Pancasila sebagai bagian dari kehidupan bernegara dan berbangsa,” kata Alqomar menambahkan.
Wakil Amir MMI Jel Fathullah menambahkan, tingginya tingkat golput (golongan putih) yang tidak menggunakan hak suaranya pada berbagai pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia membuktikan bahwa semakin tidak percayanya masyarakat terhadap sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia.
“Untuk itu, sudah saatnya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam harus dikembangkan. Tidak perlu takut dengan demokrasi Islam bagi non-Muslim, karena terbukti mereka yang hidup di negara yang menjalankan hukum Islam tidak pernah terzalimi. Tapi justru merasa nyaman dengan adanya ketentuan Islam di negaranya,” kata Jel.
Rahmat Tuanku Sulaiman mengakui, sistem pemilihan langsung belum tentu sesuai dengan negara-negara berkembangan. Boleh jadi di negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa, sistem pemilihan langsung cocok. “Hal itu disebabkan kesiapan mental, budaya dan tingkat pendidikan masyarakat sudah baik. Berbeda negara berkembang masyarakatnya masih banyak miskin, tingkat pendidik rendah dan budaya politik yang belum mendukung,” kata Rahmat mantan Ketua PCNU Padangpariaman, Sumatera Barat ini.
(Bagindo Armaidi/Mukafi Niam)Dari Nu Online:
nu.or.idPimpinan Pusat Muhammadiyah Pendidikan, Ubudiyah, Doa Pimpinan Pusat Muhammadiyah
