Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela

Magelang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, tindak pidana korupsi makin merajalela sedangkan pihak berwenang yang melakukan pemberantasan korupsi juga tidak bersih.

"Tambah tinggi tambah merajalela," katanya saat memberikan tausyiah Harlah Bersama Badan-Badan Otonomi Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di Lapangan "drh Soepardi" Kota Mungkid, di Magelang, Kamis (19/4) yang dihadiri ribuan warga nahdliyin setempat.

Ia mengatakan, seharusnya semakin banyak korupsi maka semakin mudah melakukan pemberantasannya. Korupsi, katanya, terjadi dari sekadar orang mengambil sandal di masjid hingga korupsi di Jakarta.

Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela (Sumber Gambar : Nu Online)

Pemberantas Korupsi Tak Bersih, Korupsi Merajalela

Ia menyebut mereka yang tertangkap aparat karena melakukan korupsi sebagai sedang sial. "Saking banyaknya korupsi sebenarnya asal ambil (tangkap pelakunya,red) pasti kena," katanya.

Ia mengaku mendapat keluhan dari seseorang yang disangka korupsi Rp65 juta tetapi dirinya harus mengeluarkan uang hingga Rp400 juta untuk mengurusnya. "Lalu siapa sebenarnya yang korupsi. Siapa yang ketangkap itu yang sedang apes, yang nangkap kelakuannya sama tetapi tidak terjamah," katanya.

Pada kesempatan itu Hasyim juga mencontohkan perilaku buruk oknum aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. "Seorang kehilangan kambing, lapor kepada petugas harus membayar senilai harga sapi, jadi orang itu kehilangan kambing dan sapi," katanya. (ant/kut)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Warta, Aswaja Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai upaya luar biasa untuk menangani persoalan luar biasa, yaitu korupsi, yang telah menghancurkan bangsa Indonesia, perlu diperkuat.

Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat (Sumber Gambar : Nu Online)

Keberadaan Pengadilan Tipikor Perlu Diperkuat

Demikian dikatakan oleh Firmansyah Arifin, ketua Komisi Reformasi Hukum Nasional dalam dialog publik yang diselenggarakan “Menjaga Ritme Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH NU) di Jakarta, Kamis.

Melalui pengujian Mahkamah Konstitusi (MK), keberadaan pengadilan harus dilakukan rekonseptualisasi karena telah menyebabkan terjadinya dualisme dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang bisa berakibat terjadinya diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Akhirnya, pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Tipikor dan diberi waktu sampai 19 Desember 2009.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Firmansyah yang juga pengurus LPBH NU bidang pengkaderan ini menjelaskan keberadaan pengadilan ini perlu diperkuat mengingat korupsi yang sudah semakin merajalela dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam institusi pengadilan.

“Maraknya praktek mafia pengadilan, rendahnya integritas dan kredibilitas hakim telah menunjukkan lembaga ini tidak immune dari praktek korupsi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan umum rendah,” katanya.,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia juga menunjukkan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah hakim, terutama di tingkat pertama dan Mahkamah Agung MA), menjadi penyebab penanganan yang tidak jelas dan transparan.?

Dalam laporan tahunan 2006, MA menunjukkan untuk peradilan tingkat pertama, setiap hakim rata-rata memiliki beban perkara 946, tingkat banding, 24 dan tingkat kasasi 540 perkara.

“Kondisi ini tentunya dulit diharapkan produktifitas hakim dalam penanganan perkara serta keputusannya kurang berkualitas dan berkeadilan,” terangnya.

Keberadaan pengadilan Tipikor? dengan komposisi hakim ad hoc dan hakim karir,? diharapkan mampu memulihkan kepercayaan terhadap institusi pengadilan, menjamin proses yang lebih independent, professional, fair dan adil.

Ia menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keberadaan pengadiilan Tipikor ini bisa dilihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas di 10 kota besar di Indonesia yang rata-rata diatas 50 persen.

Meskipun keberadaan pengadilan ini ideal, sejumlah tantangan masih menghadang. Proses pembahasan dan pengesahan RUU Pengadilan Tipikor dikhawatirkan mengalami hambatan karena resistensi yang muncul dari kalangan DPR karena ada yang tidak suka dan “mengganjal” keberadaanya. Pemilu tahun 2009 juga menjadi hambatan bagi penyelesaian RUU ini.

Pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah untuk mengatasi korupsi yang sudah menyebar juga akan mengalami hambatan terkait sumber daya manusia (hakim ad hoc), anggaran dan pengawasannya sehingga bisa memperlambat atau tidak membentuk sama sekali pengadilan Tipikor. (mkf)Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU, Halaqoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren

Solo, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemerintah harus mengubah strategi tata kelola migas nasional dari kecenderungan capaian produksi minyak siap jual menuju kelola komprehensif dengan peningkatan cadangan. Strategi ini terkait erat dengan letak pesantren.

“Pasalnya, pesantren memiliki lahan besar. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk membuat sumber energi baru,” terang Ketua Ikata Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Bidang Energi Darmawan Prasodjo dalam seminar yang diadakan PW RMI NU Jawa Tengah, di Hotel The Sunan Solo, Ahad (23/2).

Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Tata Kelola Migas Mesti Mengacu Letak Pesantren

Di hadapan ratusan peserta Darmawan yang juga pengurus RMI Jateng menunjuk contoh Brasil sebagai produsen etanol, “Di Brasil, Etanol dikelola oleh rakyat dan disubsidi negara. Kekuatan kapitalis migas bisa dikalahkan oleh kekuatan rakyat dalam hal ini pesantren,” tukasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lebih lanjut ia mengatakan, pesantren sebagai salah satu stakeholder yang besar semestinya dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selain Darmawan, dalam seminar yang bertajuk “Dialog Ulama dan Umara, Mencari Paradigama Baru Tata Kelola Migas di Indonesia” itu, tampak hadir beberapa tokoh sebagai narasumber di antaranya Mahfud MD, Ali Mundakir, dan Johanes Widjanarko. (Ajie Najmuddin/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja

Sumenep, Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Buku tentang sejarah NU Sumenep yang berjudul Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa dibedah di aula Yayasan Al-Arief Jate, pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Ahad (17/4).?

Buku yang ditulis Ach Taufiqil Aziz itu membahas tentang proses masuknya NU ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur serta perkembangan NU dalam setiap masa di daerah ujung timur pulau garam tersebut.

Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja (Sumber Gambar : Nu Online)

Buku Sejarah NU Sumenep Dibedah di Pulau Giliraja

Dalam acara yang diselenggarakan Ikatan Alumni Yayasan Al-Arief (Ikayasrif) itu, penulis buku memaparkan pentingnya memahami perkembangan NU lokal.?

"Ini juga supaya kita mengetahui lebih detail ternyata peran kiai kampung sebenarnya sangat besar dalam mengembangkan NU di Sumenep," ujar Ach Taufiqil Aziz, penulis buku saat menjelaskan di depan puluhan hadirin.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menambahkan, dalam buku yang ditulisnya itu, dirinya juga ingin membukukan perjalanan NU di daerahnya. "Karena buku ini, buku pertama yang mengupas sejarah NU Sumenep," tandasnya.

Sementara itu, Kiai Sutarman, Pengasuh Pesantren Al-Arief mengatakan, buku tersebut akan sangat berguna bagi warga NU. "Kita harus tahu NU dengan baik, termasuk sejarahnya. Biar tidak hanya ikut-ikutan," katanya saat memberikan sambutan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Romza, Ketua Ikayasrif mengaku ingin meleburkan tradisi literasi di daerahnya. "Bedah buku salah satu upaya kami menggerakkan tradisi itu (bedah buku, red)," tandasnya. Red: Mukafi Niam

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara

Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penasihat Menteri Besar Selangor Khalid Jaafar berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (18/12) sore. Ia mengaku tertarik dan mengapresiasi ajaran dan kiprah Nahdlatul Ulama selama ini.

Kedatangan Khalid disambut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jendral PBNU H Helmy Faishal Zaini, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, dan Wakil Sekjen PBNU Suwadi D Pranoto.

Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara (Sumber Gambar : Nu Online)

Penasihat Menteri Besar Selangor Komit Kembangkan Islam Nusantara

“Rencananya kami ingin mendirikan Nahdlatul Islam, Nahdlatul Ulama Malaysia, yang sama-sama mengerakkan sisi Islam Nusantara,” katanya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesaat selepas pertemuan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Di negaranya, kata Khalid, memang telah berdiri dari Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Malaysia tetapi itu mewadahi sebatas warga negara Indonesia, baik yang sedang menempuh studi maupun berstatus sebagai tenaga kerja Indonesia. Ia mengatakan ingin membentuk organisasi “Nahdlatul Ulama” versi Malaysia.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mantan sekretaris pribadi Anwar Ibrahim ini mendukung Islam Nusantara yang menjunjung tinggi nila-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah seperti tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), tawassuth, dan i’tidal (moderasi). Menurutnya, Nusantara juga meliputi Malaysia, termasuk juga Kamboja, Thailand, dan lainnya.

“Bukan berarti kami menolak yang lain, tapi kami rasa Ahlussunnah sesuai dengan karakter wilayah kami,” imbuhnya.

Ditanya soal sebaran paham keagamaan yang berkembang di Malaysia, Khalid berujar, “Ancaman ekstemisme tidak begitu besar, tapi kita tidak boleh kita pandang kecil. Makanya kita perlu suarakan tradisi toleransi yang dalam Nahdlatul Ulama disebut tawassuth.”

Direktur Institut Kajian Dasar (IKD) Kuala Lumpur ini mengaku percaya Islam di Asia Tenggara lebih menjanjikan masa depan dibanding dengan Islam di Timur Tengah. Ditengok dari pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, katanya, Asia Tenggara termasuk cukup baik.

Dalam pertemuan itu, KH Said Aqil Siroj menjelaskan kedekatan NU dengan muslim negara-negara tetangga, salah satunya dengan memberi mereka beasiswa untuk studi di perguruan tinggi-perguruan tinggi NU. Pertemuan juga menyinggung soal fenomena intoleransi, Wahabi, Syiah, dan Ahmadiyah. (Mahbib Khoiron)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah