 |
| PBNU Desak Penuntasan Pemerataan Kesejahteraan (Sumber Gambar : Nu Online) |
PBNU Desak Penuntasan Pemerataan Kesejahteraan
Isu ini diangkat berdasarkan hasil pengamatan keadaan yang menggejala dan laporan masyarakat di lapangan. Isu kesejahteraan patut diangkat karena merupakan kebutuhan mutlak dan mendasar masyarakat.Pemerataan kesejahteraan ini berkait erat dengan tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Komisi Munas-Konbes NU menilai kebijakan pemerintah belum menjalankan amanat UUD 1945 terkait pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Pasalnya, berdasarkan pengamatan komisi ini, kesejahteraan rakyat Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejumlah indikator menunjukkan kenaikan angka tersebut. Hanya saja peningkatan kesejahteraan itu berlaku untuk segelintir elemen. Kenaikan kesejahteraan itu sedikitnya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses pendidikan dan kekuasaan.Ironisnya, pada saat yang sama angka kemiskinan di Indonesia juga tinggi. Bahkan BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2011 yang pengeluaran perbulannya kurang dari Rp. 230 ribu, mencapai 57 juta orang. Dengan ukuran lain, sejumlah 24% dari total penduduk Indonesia berada di lapisan bawah kemiskinan.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Dana sebesar Rp. 230 ribu per bulan, sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian tinggi. Biaya tersebut hanya bisa menutupi kebutuhan pangan dengan kualitas gizi di bawah standar. Sedangkan kebutuhan masyarakat juga melingkupi aspek pendidikan dan kesehatan yang jauh dari bayangan dengan uang sebesar Rp. 230 ribu.Redaktur: Mukafi Niam
Penulis ? : Alhafiz Kurniawan
Dari Nu Online: nu.or.id
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nahdlatul, Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar